Di sisi lain, Tamil yang juga dosen Fikom Universitas Dian Nusantara ini memberikan catatan kepada aparat penegak hukum, bahwa trend hasil survei yang dilakukan KPN menunjukan bahwa pihak Kepolisian perlu lebih optimal dan profesional dalam melakukan penanganan kasus, sehingga dapat berdampak positif pada kepercayaan masyarakat.
“Hasil survei ini menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian masih kurang, sehingga perlu dioptimalkan. Lebih lagi, masyarakat tidak tahu jelas apa tupoksi dari Kejaksaan, maka saya kira 2 (dua) lembaga ini perlu mengandeng para ahli-ahli dan praktisi komunikasi untuk membantu program sosialisasi kepada masyarakat, guna memperbaiki antipati terhadap Aparat Penegak Hukum kita,” jelas Komunikolog Politik dan Hukum Nasional ini.
Sebagai penelaah survei, analis kebijakan publik yang sekaligus Direktur Eksekutif Visi Nusantara, Subandi Musbah mengatakan, potret kepuasan publik hasil survei yang dilakukan Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) perlu perhatian serius. Pasalnya, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah terutama Kabupaten Tangerang melulu paling rendah.
Padahal Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Tangerang. Namun kinerja kabupaten Tangerang dinilai masih belum optimal.
Kabupaten Tangerang perlu belajar soal banyak hal. Agar persepsi publik tidak dibawah standar. Dan, Kota Tangerang bisa jadi acuan.
Sementara temuan lain yang cenderung baik bagi Kota Tangerang memberi isyarat bahwa 10 tahun kepemimpinan Arif R Wismansyah bisa dirasakan oleh warga. Hal ini telihat dari hasil jejak pendapat yang dilakukan KPN.
Namun demikian, baik Kabupaten Tangerang, Kota Tangsel, maupun Kota Tangerang harus terus meningkatkan kinerjanya. Terutama berkaitan dengan pelayanan umum. Hasil Survei yang dilakukan KPN tentu belum bisa memotret semua bidang, tapi ini sudah sangat cukup untuk dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan.
Berikut adalah poin-poin ringkasan dari isu yang diangkat oleh KPN dalam survei “Menakar Kepuasan Publik Tangerang Raya, Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Publik 2023/2024” antara lain:
I. PUBLIC SERVICE
Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya untuk menghadirkan rasa bahagia bagi warganya cukup berhasil, terlihat dari banyaknya event dan pagelaran yang diselenggarakan diruang terbuka, serta banyaknya program-program yang melibatkan warga, sehingga menjadi hiburan bagi warga serta mempertebal rasa “sense of belonging” antar warga dan pemerintah daerah setempat kepada lingkungannya.
II. AKSESBILITAS
Akses jalan masih menjadi isu utama, dimana ketimpangan terjadi antar wilayah yang dikelola oleh pengembang dengan wilayah yang dikelola oleh Pemda. Ketiga Kabupaten/Kota tidak mampu memberikan kepuasan warganya hingga 50 persen, artinya banyak hal-hal yang masih perlu diperbaiki dalam sektor ini. Dari sisi transportasi publik, saya melihat penerimaan masyarakat terhadap transportasi publik yang dihadirkan oleh Pemkot Tangerang cukup menuai antusias hingga 59,7 persen, saya kira hal ini bisa diadopsi oleh 2 wilayah lainnya di Tangerang Raya.
III. MACET
Tingkat kepuasan warga akan sektor ini sangat rendah, yaitu di bawah 30 persen. Ruas jalan yang perlu diperluas serta perbaikan jalan-jalan yang rusak menjadi aspirasi utama warga. Jika hal ini dioptimalkan, maka tingkat kepuasan masyarakat bisa meningkat drastis, karena hampir 60 persen warga menginginkan hal tersebut.
IV. BANJIR
Banjir juga masih menjadi PR bagi Pemda di Tangerang Raya, tingkat sebaran titik genangan air yang mencapai lebih dari 60 persen di tiap wilayah, serta tingkat kepuasan warga akan kebijakan pemda dalam penanggulangan banjir yang berkisar 30 persen harus menjadi perhatian utama. Kesigapan pihak pemda dalam menyiapkan Pompa, sehingga genangan air tidak bertahan berjam-jam menjadi aspirasi utama, selain ruang resapan yang lebih baik, optimalisasi saluran air, dan pemberian bantuan bagi korban banjir.
Artikel selengkapnya di laman selanjutnya…
Follow Berita infotangerang.com di Google News
