Jakarta, infotangerang.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, keberhasilan Indonesia memanfaatkan bonus demografi sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan generasi muda.

Bima menegaskan hal tersebut saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Peluncuran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dari Gedung Djunaedi Hadisumarto, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Rabu (3/6/2026).

“Salah satu kunci utama memaksimalkan bonus demografi adalah pendidikan. Kita akan kehilangan momentum emas apabila kita tidak fokus kepada dimensi ini. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah kunci bagi kita,” katanya.

Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah faktor utama yang menyebabkan tingginya angka ATS. Faktor tersebut meliputi persoalan ekonomi dan kemiskinan, aspek sosial dan budaya yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pendidikan, keterbatasan akses pendidikan terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta belum optimalnya keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

“Kemudian, bicara di lapangan, kita lihat kendalanya anak-anak jalanan, anak terlantar yang sering kehilangan hak sekolah karena nihil dokumen kependudukan yang diharapkan,” jelasnya.

Bima juga menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung penanganan ATS. Di antaranya melalui pembinaan pemerintah daerah (Pemda) agar memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami pastikan daerah-daerah itu fokus kepada SPM di bidang pendidikan,” tambahnya.

Kemendagri juga telah menerbitkan kebijakan yang memberikan ruang bagi Pemda untuk memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam mendukung program pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Intervensi taktis ini berdampak langsung untuk mengejar capaian spesifik SPM bidang pendidikan tahun 2024.

Artikel Resmi Diluncurkan, Perpres 3/2026 Jadi Senjata Baru Atasi Anak Tidak Sekolah pertama kali tampil pada infotangerang.com.

JAKARTA, infotangerang.com – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia, Firdaus, didampingi Sekretaris Jenderal Makali Kumar, menyatakan dukungannya terhadap perkembangan media digital independen atau yang disebut sebagai “media homeless” atau New Media di Indonesia.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan media sosial telah melahirkan pola baru dalam penyebaran informasi yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada model media konvensional dengan kantor fisik dan struktur organisasi besar.

Pernyataan tersebut disampaikan Firdaus di sela-sela Fun Walk Dewan Pers bersama awak media dan masyarakat dalam rangka memperingati World Press Freedom Day (WPFD) 2026 yang secara internasional diperingati setiap tanggal 3 Mei, Dewan Pers pada hari ini, 10 Mei 2026.

Pada kesempatan tersebut, Firdaus menilai fenomena media homeless merupakan realitas baru dalam dunia pers dan komunikasi publik yang tidak dapat dihindari di tengah perkembangan era digitalisasi. Ia berharap keberadaan media jenis tersebut dapat diterima oleh masyarakat pers nasional, termasuk oleh Dewan Pers, sebagai bagian dari ekosistem media massa modern.

“Perkembangan media digital saat ini sudah sangat terbuka. Banyak kreator informasi yang bekerja secara mandiri, tanpa kantor fisik, tetapi mampu menghadirkan informasi secara cepat dan menjangkau audiens luas. Fenomena ini tidak bisa diabaikan,” ujar Firdaus.

*Fenomena Media “Homeless”*

Istilah “media homeless” atau Media Baru merujuk pada saluran informasi atau kreator konten digital yang menyajikan berita maupun informasi layaknya media massa, namun tidak memiliki struktur redaksi konvensional, kantor tetap, maupun sistem administrasi sebagaimana perusahaan pers pada umumnya.

Model ini berkembang pesat melalui platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, podcast, maupun media sosial lainnya. Sebagian besar dijalankan secara mandiri dari rumah atau secara remote dengan dukungan perangkat digital sederhana.

Selain menyampaikan informasi aktual, sebagian kreator juga mengembangkan konten berbasis gaya hidup, home living, dekorasi rumah, hingga aktivitas keseharian yang dikemas secara informatif dan menarik.

Dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi, konten tersebut mampu membangun audiens yang besar meskipun diproduksi tanpa fasilitas perusahaan media besar.

Menurut Firdaus, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kini memiliki alternatif baru dalam memperoleh informasi. Karena itu, regulasi pers dinilai perlu lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Evaluasi terhadap Sistem Verifikasi Media

Dalam kesempatan itu, Firdaus juga menyinggung sistem verifikasi administrasi media yang diterapkan Dewan Pers. Ia menyebut masih banyak perusahaan pers, khususnya media siber daerah dan media kecil, yang mengalami kesulitan memenuhi persyaratan verifikasi.

Artikel SMSI Minta Dewan Pers Sederhanakan Verifikasi Media di Era Digital pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Kabupaten Tangerang, infotangerang.com – Ombudsman Republik Indonesia telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan pengaduan dari Direktur Utama PT Satu Stop Sukses, Kismet Chandra.

Dari hasil serangkaian pemeriksaan dan permintaan klarifikasi, Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi serta pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Temuan ini dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan nomor B/2741/LM.29-K4/0068.2025/XII/2025, tertanggal 23 Desember 2025.

Surat Ombudsman yang dibagikan dari PT Satu Stop Sukses (PT SSS) melalui pesan singkat kepada infotangerang.co.id pada Selasa, 28 April 2026 itu berisi tentang:

Adanya temuan ketidakmampuan atau inkompetensi Bupati Tangerang dalam menangani permasalahan penertiban bangunan tanpa izin yang berada di tanah kelurahan, tepatnya di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman menilai telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, Ombudsman memberikan saran dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 30 hari sejak LHP diterima. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan Bupati Tangerang.

Kepada Menteri Dalam Negeri, Ombudsman meminta agar melakukan pembinaan langsung kepada Bupati Tangerang agar menjalankan kewenangan sesuai aturan, memastikan penertiban bangunan tanpa izin dilakukan segera tanpa penundaan sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, serta memastikan kesepakatan mediasi yang telah diselenggarakan dapat berjalan dengan baik, termasuk melibatkan kepolisian untuk memastikan pemberian tanah asli kepada masyarakat dikelola secara transparan dan akuntabel.

Sementara itu, kepada Bupati Tangerang, Ombudsman menekankan agar mematuhi dan melaksanakan rencana aksi yang diberikan, termasuk menjalankan hasil kesepakatan mediasi yang dicapai pada tanggal 26 Agustus 2025.

Surat rekomendasi ini ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bobby Hamzar Rafinus, sebagai bentuk perhatian lembaga pengawas pelayanan publik terhadap penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.

(Ard/Rdk)

Artikel Babak Baru Kasus Lahan di Bencongan, Bupati Tangerang Tak Berdaya Eksekusi Rekomendasi Ombudsman RI pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, infotangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan rencana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di kawasan perbatasan.

Program ini akan menyasar 15.000 rumah tidak layak huni yang tersebar di 40 kabupaten/kota perbatasan di 17 provinsi.

Mendagri menjelaskan bahwa program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan yang selama ini dinilai belum tersentuh secara optimal.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Mendagri dalam keterangannya kepada awak media di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan akan berdampak langsung pada ketahanan negara. Kawasan perbatasan yang sejahtera akan menjadi “buffer zone” sistem pertahanan Indonesia yang kuat dalam menghadapi potensi infiltrasi dari luar.

Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atas dukungan program tersebut.

Ia menuturkan, awalnya alokasi program bedah rumah di kawasan perbatasan hanya sekitar 10.000 unit. Namun, jumlah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 15.000 unit setelah dilakukan peninjauan langsung ke lapangan.

Artikel Mendagri Tito Karnavian: 15.000 Unit Rumah di 17 Provinsi Perbatasan Akan Dibedah pertama kali tampil pada infotangerang.com.

SERANG, infotangerang.com – Komisi V DPRD Provinsi Banten menerima kunjungan audiensi dari Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) Kabupaten Tangerang di Ruang Komisi V, Serang, Selasa (14/4/2026).

​Ketua Forum PKBM Kabupaten Tangerang, Ade Kuswahyudi, menyampaikan bahwa maksud kedatangan ini adalah untuk memaparkan peran strategis Pendidikan Non-Formal atau Pendidikan Masyarakat.

FK-PKBM berkomitmen mendukung visi-misi dan program kerja Pemerintah Provinsi Banten serta Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat di Kabupaten Tangerang.

​Dalam pertemuan tersebut, FK-PKBM memaparkan kontribusi nyata mereka dalam membangun daerah, antara lain:

• ​Melayani masyarakat putus sekolah melalui program kesetaraan.
• Pemberantasan buta aksara (Keberaksaraan).
• Mengangkat potensi lokal melalui produk daerah.
• ​Pemberdayaan masyarakat melalui berbagai keterampilan dan pelatihan.
• Membangun sinergitas dengan pondok pesantren, UMKM, dan lembaga lainnya.

​”Kehadiran Pemerintah Daerah sangat diharapkan sesuai amanat UUD 1945. Pendidikan adalah syarat mutlak yang dilindungi negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,” ujar Ade.

​Ia menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai tiga jalur sistem pendidikan agar generasi saat ini dapat terus bersaing di tengah perkembangan zaman.

Pendidikan non-formal sendiri merupakan jalur pendidikan di luar formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasilnya pun dapat dihargai setara dengan pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

​Anggota Komisi V DPRD Banten, H. Ahmad Imron, S.E. (yang akrab disapa Gus Imron), menyambut baik aspirasi tersebut. Beliau menyatakan simpati atas perjuangan tanpa pamrih para pelaksana PKBM di Kabupaten Tangerang.

​”Sebagai bagian dari lembaga legislatif, kami berkomitmen untuk menjembatani usulan-usulan tersebut. Kami akan berupaya agar kebijakan yang diajukan pemerintah nantinya dapat mengakomodasi tuntutan dan kebutuhan sahabat-sahabat PKBM,” tegas Gus Imron.

Sementara itu, Ketua Komisi V berhalangan hadir dalam audiensi tersebut, penerimaan delegasi diwakili oleh H. Ahmad Imron, S.E. dan H. Muhsini, S.E., M.Si.

Artikel Hapus Dikotomi Pendidikan, DPRD Banten Dukung Penguatan Peran PKBM di Kabupaten Tangerang pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, infotangerang.com – Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) Assoc. Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H didampingi Sekretaris Jenderal Dr. Hendrik E. Purnomo, S.H., M.H., FInstLM., ACIArb., AIIArb., C.Med.. melantik Hartono Suwongso SH sebagai Ketua Badan Pengurus Cabang Jakarta Barat (BPC Peradin Jakbar) di Gedung Pertemuan Citra 7, Kalideres Jakarta Barat, Jumat (10/4/2026).

Ketua Umum Peradin, Firman Wijaya mengatakan, bahwa Peradin dari dahulu sudah dekat dengan masyarakat, karena kiprahnya memberikan bantuan hukum.

“Peradin akan memperjuangkan penegakan hukum walau langit runtuh,” ungkapnya.

Artikel Hartono Suwongso Jabat Ketua BPC Jakarta Barat, Ketum Peradin: Perjuangkan Penegakkan Hukum Walau Langit Runtuh pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Kabupaten Tangerang, infotangerang.com – CEO Gyokai Indonesia Kompeten menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, termasuk dalam bentuk rokok elektrik (vape).

Fenomena penyalahgunaan narkotika yang dikemas dalam bentuk modern seperti vape menjadi perhatian serius, tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas tenaga kerja dan produktivitas sumber daya manusia.

Berdasarkan data BNN, perkembangan zat psikoaktif baru (New Psychoactive Substances/NPS) menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan adaptif. Hal ini menjadi tantangan bersama yang memerlukan respons cepat, terukur, dan sistematis dari seluruh pemangku kepentingan.

CEO Gyokai Indonesia Kompeten Teguh Imam Pambudi, S.E, mengapresiasi langkah pemerintah sebagai komitmen negara dalam mengantisipasi penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

“Kita apresiasi pemerintah melalui Permenkes Nomor 15 Tahun 2025 yang telah memasukkan etomidate sebagai narkotika golongan II. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam mengantisipasi modus baru penyalahgunaan narkotika,” kata Teguh Imam Pambudi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/4/2026).

Artikel CEO Gyokai Indonesia Kompeten Pertegas Dukungan Strategis Terhadap Langkah Preventif BNN pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Kabupaten Tangerang, infotangerang.com – Viral di media sosial, ternyata tak otomatis viral di lapangan. Itulah yang mungkin tengah dirasakan warga Salembaran, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Sebuah tumpukan sampah yang begitu “megah” masih setia menemani sisi jalan raya hingga Kamis, 26 Maret 2026, meski sehari sebelumnya sudah diabadikan dalam video yang tersebar luas.

Jika berkendara di sepanjang jalan Salembaran menuju Kampung Melayu, pemandangan yang “menyegarkan” mata dalam tanda kutip yang sangat tebal akan menyambut. Namun disuguhkan dengan tumpukan sampah yang membentang panjang. Kantong plastik warna-warni, sisa makanan yang sudah tak jelas bentuknya, dan limbah rumah tangga bergulung-gulung menjadi satu simfoni kekacauan yang sulit diabaikan.

Namun, keindahan visual “tumpukkan” ini ternyata belum lengkap tanpa sentuhan aksesoris alamiah. Hujan atau genangan air tampaknya telah memberikan sentuhan akhir: jalanan di sekitarnya berubah menjadi arena air Lindi licin yang memanjang. Genangan air keruh, bercampur lindi dari sampah, mengalir manis menuju badan jalan. Seolah alam sedang membuat parit dadakan yang sayang jika dilewatkan.

“Haduuh, Tangerang semakin gemilang, Tangerang semakin gemilang,” ujar Ardiansyah, seorang warga, dalam video yang dibagikannya dengan nada yang terdengar seperti pujian, namun menyimpan pesan yang menusuk.

Ia pun menyoroti satu ironi klasik: “Ini di Kabupaten Tangerang begini amat, katanya kemarin Bupati Tangerang baru lewat sini, mana, gak dibersihin.”

Artikel Fenomena di Jalan Raya Salembaran Teluknaga, Ketika “Gemilang” yang Dimaksud Adalah Tumpukan Sampah pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Kabupaten Tangerang, infotangerang.com – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Himata Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang menggelar buka puasa bersama para warga belajar Pendidikan Kesetaraan, Tutor, Penilik, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Kegiatan ini digelar di halaman PKBM Himata, Minggu (15/3/2026).

Ketua PKBM Himata, Madsoni, M.Pd, mengatakan di bulan Ramadan 1447 H ini PKBM Himata menggelar kegiatan Pesantren Kilat Ramadhan, dilanjutkan dengan buka puasa bersama, yang diikuti 100 lebih warga belajar, dan Tutor PKBM Himata.

“Tujuannya untuk memantapkan pembinaan kerohanian. Jadi PKBM Himata menyelenggarakan kegiatan pesantren kilat Ramadhan dan tausyiah sekaligus buka bersama. Tausyiah diisi oleh Ustadz H. Kardi selaku tokoh agama setempat, dan pembacaan Qiroatul Qur’an di bacakan oleh Ustadz Mohamad Faiz Anwar salah satu warga belajar paket C PKBM Himata,” katanya.

Madsoni yang akrab disapa Sonil mengungkapkan saat ini kepercayaan masyarakat kepada PKBM Himata sangat baik.

“Alhamdulillah, keberadaan PKBM Himata semakin dipercaya masyarakat, karena kegiatannya banyak dan lulusannya juga diakui,” ujarnya.

Menurut Sonil, PKBM Himata sudah meningkat sekarang dan berakreditasi A. Peningkatan kegiatan PKBM Himata ini terutama memang pesertanya juga meningkat. Bahkan ada masyarakat yang berpendapat bahwa lebih baik memilih PKBM karena bisa sambil kerja, kalau di lembaga pendidikan formal tidak bisa sambil kerja.

Artikel PKBM Himata Gelar Pesantren Kilat Ramadan 2026 dan Buka Puasa Bersama pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Kesehatan, infotangerang.com – Menjalankan ibadah puasa bukan alasan untuk berhenti bergerak. Meski asupan nutrisi dan hidrasi terbatas, olahraga tetap bisa dilakukan asal tahu strateginya.

Menurut Dokter RS Sari Asih Ciputat, dr Doni Revai, kuncinya bukan pada intensitas, melainkan pada manajemen waktu dan jenis gerakan.

Waktu Terbaik untuk Olahraga saat Puasa

Agar Anda tidak merasa haus atau lemas berlebihan yang berisiko membatalkan puasa, dr Revai pun menyarankan memilih waktu-waktu strategis berikut:

1. Satu Jam Sebelum Buka Puasa (Golden Time): Ini adalah waktu terpopuler. Saat Anda selesai berolahraga, waktu berbuka segera tiba sehingga hidrasi dan energi bisa langsung tergantikan.

2. Setelah Berbuka Puasa: Di waktu ini, tubuh sudah mendapat energi dari makanan. Anda bisa melakukan olahraga dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan saat siang hari.

3. Setelah Sahur (Intensitas Sangat Rendah): Jika Anda tipe morning person, lakukan jalan santai setelah sahur. Namun, hati-hati dengan risiko dehidrasi karena Anda masih harus menahan haus hingga magrib.

Jenis Olahraga yang Dianjurkan

Artikel Panduan Lengkap Olahraga Aman saat Puasa pertama kali tampil pada infotangerang.com.