KABUPATEN TANGERANG, infotangerang.com – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, terus memimpin dan mengawal langsung penanganan bencana kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk.

​Dalam peninjauannya ke lokasi, Senin (6/7/2026), Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan kabar positif. Luas titik api yang sebelumnya mencapai 15 hektar kini telah berhasil ditekan secara signifikan berkat upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, relawan, BNPB, serta pihak terkait lainnya.

​”Titik api pada hari kedua dan ketiga mencapai sekitar 15 hektar. Sekarang luasannya sudah berkurang menjadi sekitar 5 hektar, dan itu pun hanya berupa titik-titik (spot), bukan hamparan luas seperti sebelumnya,” ujar Bupati Maesyal Rasyid.

​Bupati turun langsung mengecek puncak timbunan sampah untuk memastikan kondisi titik api yang tersisa. Ia juga menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah, mulai dari camat, lurah, hingga kepala desa, untuk terus siaga dalam melayani masyarakat terdampak, baik dari sisi evakuasi, logistik, hingga pelayanan kesehatan.

​”Tadi siang saya naik ke puncak timbunan sampah di sisi timur, asapnya sudah mulai terkendali. Memang masih ada beberapa titik yang muncul karena faktor gas metan dan tiupan angin kencang. Karena angin mengarah ke barat, kami telah menyiapkan kantor desa sebagai lokasi evakuasi sementara bagi warga jika diperlukan,” jelasnya.

​Untuk menjangkau titik api di area yang sulit dilalui kendaraan pemadam, Pemkab Tangerang bersama Deputi BNPB telah merumuskan strategi penambahan armada helikopter untuk melakukan pemadaman melalui jalur udara (water bombing).

​”Ada lokasi-lokasi tertentu yang harus disiram melalui udara karena tidak terjangkau kendaraan darat. Opsi penambahan helikopter sudah kami rumuskan agar penanganan lebih efektif,” tambahnya.

​Selain pemadaman, Pemkab Tangerang bersama tim gabungan termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, TNI, Polri, dan Manggala Agni terus berkoordinasi menentukan skala prioritas. Fokus utama saat ini adalah memastikan kesehatan masyarakat dan mitigasi dampak asap.

​”Kami terus menenangkan masyarakat sekaligus mengatur penempatan warga agar tidak terpapar arah asap. Dari sisi kesehatan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas sudah turun langsung. Kebutuhan sehari-hari masyarakat juga kami pastikan terpenuhi,” ungkap Bupati.

​Di akhir pernyataannya, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berjibaku mengatasi kebakaran ini. Ia juga memohon doa restu dari seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang agar musibah ini segera berakhir.

​”Terima kasih kepada pemerintah pusat, Provinsi Banten, BNPB, KLH, TNI, Polri, dan tim Manggala Agni yang terus terintegrasi mengatasi bencana ini. Mohon doanya agar api dan asap segera bisa benar-benar diatasi sepenuhnya,” pungkasnya.

​(Ard/Rdk)

Artikel Kebakaran TPA Jatiwaringin Terus Berkurang, Bupati Tangerang Pastikan Penanganan Maksimal pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, infotangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengintegrasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota. SEB tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam mengintegrasikan LP2B ke dalam perencanaan tata ruang, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional.

​Hal tersebut ditegaskan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) yang dirangkaikan dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah serta SEB terkait Pengintegrasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (19/6/2026).

​”Intinya adalah mengenai masalah menterjemahkan dari Perpres tentang LBS, yaitu Lahan Baku Sawah. Kita tahu bahwa Bapak Presiden juga punya program lain, yaitu program swasembada pangan, dan dari swasembada pangan ini Menteri Pertanian mengharapkan agar lahan-lahan yang sudah ada di tiap daerah memiliki Lahan Baku Sawah,” katanya.

​Mendagri menjelaskan bahwa dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, disebutkan bahwa 87 persen lahan pertanian pangan berkelanjutan diambil dari Lahan Baku Sawah (LBS). Berdasarkan regulasi tersebut, lahan yang masuk ke dalam kategori itu tidak boleh dikonversi.

​Namun, dalam praktiknya, sejumlah daerah telah melakukan konversi lahan menjadi kawasan komersial maupun perumahan. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi pengembang yang telah membangun perumahan, tetapi kemudian terkendala oleh ketentuan 87 persen LBS tersebut.

​“Pada Surat Edaran Bersama ini, kita tetap mendukung, karena ini adalah perintah Bapak Presiden untuk swasembada pangan. Jadi 87 persen itu adalah [dari total] Lahan Baku Sawah. Setiap daerah memiliki Lahan Baku Sawah yang ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN tapi tidak dikunci pada tingkat kabupaten/kota, dikunci pada tingkat provinsi,” ujarnya.

Artikel Dukung Swasembada Pangan, Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan Panduan Pelindungan Lahan Sawah pertama kali tampil pada infotangerang.com.

BANTEN, infotangerang.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak mahasiswa untuk membangun mental aktivis, menguasai kompetensi global, serta memperkuat semangat nasionalisme.

Menurutnya, modal tersebut sangat penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan di era disrupsi dan ketidakpastian.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya terus belajar, memperluas wawasan, dan cermat membaca perubahan zaman. ​Pesan ini disampaikan Bima saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional bertema “Geopolitik Global dan Tantangan Generasi Muda Indonesia”. Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten, Pandeglang, Senin (15/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Bima mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan KAMMI sebagai ruang dialog yang penting bagi pengembangan kapasitas generasi muda. Menurutnya, forum diskusi mahasiswa merupakan investasi untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan yang berkarakter tangguh, memiliki daya juang tinggi, serta mampu beradaptasi dengan perubahan.

“Kalau istilah saya, kalian harus punya mental aktivis, keahlian global, dan hati nasionalis,” kata Bima.

Lebih lanjut, dengan merujuk pada pemikiran sosiolog Anthony Giddens, Bima menjelaskan konsep generasi kosmopolitan, yakni generasi yang mampu memadukan identitas lokal, nasional, dan global secara seimbang. Karakter tersebut dinilai penting agar generasi muda dapat berkiprah di tingkat dunia tanpa kehilangan akar kebangsaan dan kearifan lokal.

“Di era global bisa cas, cis, cus punya networking. Di konteks nasional juga kokoh jiwa kebangsaannya. Tetapi punya akar lokal yang juga sangat kuat,” ucapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Bima mengingatkan mahasiswa agar memahami berbagai perubahan yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun global, sebagai bekal menghadapi era disrupsi dan ketidakpastian. Untuk memperkaya perspektif, ia merekomendasikan buku The Great Wave: The Era of Radical Disruption and the Rise of the Outsider karya Michiko Kakutani yang menggambarkan dunia yang semakin diwarnai disrupsi radikal dan berbagai kejutan yang sulit diprediksi.

Artikel Bima Arya di Rapimnas KAMMI: Pemimpin Masa Depan Harus Tempa Diri dengan Perbedaan pertama kali tampil pada infotangerang.com.

JAKARTA – Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor 25 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Kehadiran dokumen tersebut menandai dimulainya fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen sebagai bagian dari upaya pemulihan menyeluruh pascabencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera pada akhir 2025.

Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera menjadi pedoman bersama bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pemulihan hingga tahun 2028. Dokumen ini disusun untuk memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secara terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Terbitnya Renduk menjadi tonggak penting dalam perjalanan pemulihan wilayah terdampak. Setelah berbagai langkah penanganan darurat dan pemulihan fungsional berhasil dilakukan untuk mengembalikan aktivitas dasar masyarakat, pemerintah kini memasuki tahap pembangunan kembali yang bersifat permanen. Fokus pemulihan tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat terdampak.

Renduk PRRP Sumatera disusun sebagai dokumen kebijakan nasional yang menjadi acuan utama dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, hingga pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dokumen tersebut juga menjadi instrumen sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan kebutuhan daerah agar proses pemulihan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengedepankan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable. Melalui pendekatan ini, rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya bertujuan mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi membangun kembali kawasan terdampak dengan standar yang lebih aman, lebih tangguh, serta lebih siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

Berbagai program prioritas telah ditetapkan dalam Renduk, mulai dari pembangunan hunian tetap dan penyediaan kawasan permukiman yang aman, pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik, rehabilitasi fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga percepatan pemulihan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM, sektor pertanian, perikanan, dan pasar rakyat.

Artikel Usung Prinsip Build Back Better, Renduk PRRP Jadi Kompas Pemulihan Pascabencana di 3 Provinsi Sumatera pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, infotangerang.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) sekaligus Wakil Ketua Umum Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Ribka Haluk menegaskan bahwa PIKI harus menjadi organisasi yang mampu memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan publik serta meninggalkan legasi yang berkelanjutan bagi bangsa.

Hal tersebut disampaikan Ribka dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIKI yang dipimpin Ketua Umum PIKI Maruarar Sirait di Kantor DPP PIKI, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

“Kami ingin PIKI juga bisa masuk di wilayah ini, bisa mempengaruhi kebijakan. Ada sesuatu legacy yang akan harus kita tinggalkan untuk lima tahun dan bahkan seterusnya. Jadi tidak kegiatan pada kegiatan-kegiatan action yang kemudian setelah lima tahun selesai … Makanya saya setuju ekosistem ini kita bangun,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ribka menyampaikan apresiasi kepada Maruarar Sirait atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk terlibat dalam kepengurusan PIKI. Menurutnya, kepercayaan tersebut merupakan sebuah panggilan pelayanan di tengah tanggung jawabnya sebagai Wamendagri yang mengawal ratusan daerah di Indonesia.

Ribka juga memuji kepemimpinan lelaki yang biasa disapa Ara tersebut karena mampu memberikan teladan bagi seluruh pengurus. Meski menjabat sebagai menteri, Ara tetap meluangkan waktu untuk memimpin dan membangun organisasi.

“Ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana keteladanan ini [ditunjukkan] bagi kami yang lain, seperti itu. Seorang Pak Ara saja menjadi sosok yang dikagumi di kalangan kita, tetapi merendahkan diri seperti Kristus, mau memikul salib, memimpin organisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa PIKI tidak boleh hanya menjadi organisasi yang menjalankan kegiatan seremonial, tetapi harus mampu membangun ekosistem yang menghasilkan gagasan, kader, dan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat.

“Ketika kita ada dalam organisasi ini berarti kita membawa tanggung jawab yang besar. Saya ingin PIKI ini menjadi sebuah organisasi yang mempengaruhi kebijakan,” katanya.

Artikel Pimpin Konsolidasi Bersama Maruarar Sirait, Ribka Haluk Dorong PIKI Fokus Atasi Kemiskinan pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, infotangerang.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, keberhasilan Indonesia memanfaatkan bonus demografi sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan generasi muda.

Bima menegaskan hal tersebut saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Peluncuran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dari Gedung Djunaedi Hadisumarto, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Rabu (3/6/2026).

“Salah satu kunci utama memaksimalkan bonus demografi adalah pendidikan. Kita akan kehilangan momentum emas apabila kita tidak fokus kepada dimensi ini. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah kunci bagi kita,” katanya.

Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah faktor utama yang menyebabkan tingginya angka ATS. Faktor tersebut meliputi persoalan ekonomi dan kemiskinan, aspek sosial dan budaya yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pendidikan, keterbatasan akses pendidikan terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta belum optimalnya keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

“Kemudian, bicara di lapangan, kita lihat kendalanya anak-anak jalanan, anak terlantar yang sering kehilangan hak sekolah karena nihil dokumen kependudukan yang diharapkan,” jelasnya.

Bima juga menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung penanganan ATS. Di antaranya melalui pembinaan pemerintah daerah (Pemda) agar memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami pastikan daerah-daerah itu fokus kepada SPM di bidang pendidikan,” tambahnya.

Kemendagri juga telah menerbitkan kebijakan yang memberikan ruang bagi Pemda untuk memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam mendukung program pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Intervensi taktis ini berdampak langsung untuk mengejar capaian spesifik SPM bidang pendidikan tahun 2024.

Artikel Resmi Diluncurkan, Perpres 3/2026 Jadi Senjata Baru Atasi Anak Tidak Sekolah pertama kali tampil pada infotangerang.com.

JAKARTA, infotangerang.com – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia, Firdaus, didampingi Sekretaris Jenderal Makali Kumar, menyatakan dukungannya terhadap perkembangan media digital independen atau yang disebut sebagai “media homeless” atau New Media di Indonesia.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan media sosial telah melahirkan pola baru dalam penyebaran informasi yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada model media konvensional dengan kantor fisik dan struktur organisasi besar.

Pernyataan tersebut disampaikan Firdaus di sela-sela Fun Walk Dewan Pers bersama awak media dan masyarakat dalam rangka memperingati World Press Freedom Day (WPFD) 2026 yang secara internasional diperingati setiap tanggal 3 Mei, Dewan Pers pada hari ini, 10 Mei 2026.

Pada kesempatan tersebut, Firdaus menilai fenomena media homeless merupakan realitas baru dalam dunia pers dan komunikasi publik yang tidak dapat dihindari di tengah perkembangan era digitalisasi. Ia berharap keberadaan media jenis tersebut dapat diterima oleh masyarakat pers nasional, termasuk oleh Dewan Pers, sebagai bagian dari ekosistem media massa modern.

“Perkembangan media digital saat ini sudah sangat terbuka. Banyak kreator informasi yang bekerja secara mandiri, tanpa kantor fisik, tetapi mampu menghadirkan informasi secara cepat dan menjangkau audiens luas. Fenomena ini tidak bisa diabaikan,” ujar Firdaus.

*Fenomena Media “Homeless”*

Istilah “media homeless” atau Media Baru merujuk pada saluran informasi atau kreator konten digital yang menyajikan berita maupun informasi layaknya media massa, namun tidak memiliki struktur redaksi konvensional, kantor tetap, maupun sistem administrasi sebagaimana perusahaan pers pada umumnya.

Model ini berkembang pesat melalui platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, podcast, maupun media sosial lainnya. Sebagian besar dijalankan secara mandiri dari rumah atau secara remote dengan dukungan perangkat digital sederhana.

Selain menyampaikan informasi aktual, sebagian kreator juga mengembangkan konten berbasis gaya hidup, home living, dekorasi rumah, hingga aktivitas keseharian yang dikemas secara informatif dan menarik.

Dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi, konten tersebut mampu membangun audiens yang besar meskipun diproduksi tanpa fasilitas perusahaan media besar.

Menurut Firdaus, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kini memiliki alternatif baru dalam memperoleh informasi. Karena itu, regulasi pers dinilai perlu lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Evaluasi terhadap Sistem Verifikasi Media

Dalam kesempatan itu, Firdaus juga menyinggung sistem verifikasi administrasi media yang diterapkan Dewan Pers. Ia menyebut masih banyak perusahaan pers, khususnya media siber daerah dan media kecil, yang mengalami kesulitan memenuhi persyaratan verifikasi.

Artikel SMSI Minta Dewan Pers Sederhanakan Verifikasi Media di Era Digital pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Kabupaten Tangerang, infotangerang.com – Ombudsman Republik Indonesia telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan pengaduan dari Direktur Utama PT Satu Stop Sukses, Kismet Chandra.

Dari hasil serangkaian pemeriksaan dan permintaan klarifikasi, Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi serta pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Temuan ini dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan nomor B/2741/LM.29-K4/0068.2025/XII/2025, tertanggal 23 Desember 2025.

Surat Ombudsman yang dibagikan dari PT Satu Stop Sukses (PT SSS) melalui pesan singkat kepada infotangerang.co.id pada Selasa, 28 April 2026 itu berisi tentang:

Adanya temuan ketidakmampuan atau inkompetensi Bupati Tangerang dalam menangani permasalahan penertiban bangunan tanpa izin yang berada di tanah kelurahan, tepatnya di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman menilai telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, Ombudsman memberikan saran dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 30 hari sejak LHP diterima. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan Bupati Tangerang.

Kepada Menteri Dalam Negeri, Ombudsman meminta agar melakukan pembinaan langsung kepada Bupati Tangerang agar menjalankan kewenangan sesuai aturan, memastikan penertiban bangunan tanpa izin dilakukan segera tanpa penundaan sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, serta memastikan kesepakatan mediasi yang telah diselenggarakan dapat berjalan dengan baik, termasuk melibatkan kepolisian untuk memastikan pemberian tanah asli kepada masyarakat dikelola secara transparan dan akuntabel.

Sementara itu, kepada Bupati Tangerang, Ombudsman menekankan agar mematuhi dan melaksanakan rencana aksi yang diberikan, termasuk menjalankan hasil kesepakatan mediasi yang dicapai pada tanggal 26 Agustus 2025.

Surat rekomendasi ini ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bobby Hamzar Rafinus, sebagai bentuk perhatian lembaga pengawas pelayanan publik terhadap penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.

(Ard/Rdk)

Artikel Babak Baru Kasus Lahan di Bencongan, Bupati Tangerang Tak Berdaya Eksekusi Rekomendasi Ombudsman RI pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, infotangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan rencana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di kawasan perbatasan.

Program ini akan menyasar 15.000 rumah tidak layak huni yang tersebar di 40 kabupaten/kota perbatasan di 17 provinsi.

Mendagri menjelaskan bahwa program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan yang selama ini dinilai belum tersentuh secara optimal.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Mendagri dalam keterangannya kepada awak media di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan akan berdampak langsung pada ketahanan negara. Kawasan perbatasan yang sejahtera akan menjadi “buffer zone” sistem pertahanan Indonesia yang kuat dalam menghadapi potensi infiltrasi dari luar.

Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atas dukungan program tersebut.

Ia menuturkan, awalnya alokasi program bedah rumah di kawasan perbatasan hanya sekitar 10.000 unit. Namun, jumlah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 15.000 unit setelah dilakukan peninjauan langsung ke lapangan.

Artikel Mendagri Tito Karnavian: 15.000 Unit Rumah di 17 Provinsi Perbatasan Akan Dibedah pertama kali tampil pada infotangerang.com.

SERANG, infotangerang.com – Komisi V DPRD Provinsi Banten menerima kunjungan audiensi dari Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) Kabupaten Tangerang di Ruang Komisi V, Serang, Selasa (14/4/2026).

​Ketua Forum PKBM Kabupaten Tangerang, Ade Kuswahyudi, menyampaikan bahwa maksud kedatangan ini adalah untuk memaparkan peran strategis Pendidikan Non-Formal atau Pendidikan Masyarakat.

FK-PKBM berkomitmen mendukung visi-misi dan program kerja Pemerintah Provinsi Banten serta Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat di Kabupaten Tangerang.

​Dalam pertemuan tersebut, FK-PKBM memaparkan kontribusi nyata mereka dalam membangun daerah, antara lain:

• ​Melayani masyarakat putus sekolah melalui program kesetaraan.
• Pemberantasan buta aksara (Keberaksaraan).
• Mengangkat potensi lokal melalui produk daerah.
• ​Pemberdayaan masyarakat melalui berbagai keterampilan dan pelatihan.
• Membangun sinergitas dengan pondok pesantren, UMKM, dan lembaga lainnya.

​”Kehadiran Pemerintah Daerah sangat diharapkan sesuai amanat UUD 1945. Pendidikan adalah syarat mutlak yang dilindungi negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,” ujar Ade.

​Ia menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai tiga jalur sistem pendidikan agar generasi saat ini dapat terus bersaing di tengah perkembangan zaman.

Pendidikan non-formal sendiri merupakan jalur pendidikan di luar formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasilnya pun dapat dihargai setara dengan pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

​Anggota Komisi V DPRD Banten, H. Ahmad Imron, S.E. (yang akrab disapa Gus Imron), menyambut baik aspirasi tersebut. Beliau menyatakan simpati atas perjuangan tanpa pamrih para pelaksana PKBM di Kabupaten Tangerang.

​”Sebagai bagian dari lembaga legislatif, kami berkomitmen untuk menjembatani usulan-usulan tersebut. Kami akan berupaya agar kebijakan yang diajukan pemerintah nantinya dapat mengakomodasi tuntutan dan kebutuhan sahabat-sahabat PKBM,” tegas Gus Imron.

Sementara itu, Ketua Komisi V berhalangan hadir dalam audiensi tersebut, penerimaan delegasi diwakili oleh H. Ahmad Imron, S.E. dan H. Muhsini, S.E., M.Si.

Artikel Hapus Dikotomi Pendidikan, DPRD Banten Dukung Penguatan Peran PKBM di Kabupaten Tangerang pertama kali tampil pada infotangerang.com.