Jakarta, infotangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan rencana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di kawasan perbatasan.

Program ini akan menyasar 15.000 rumah tidak layak huni yang tersebar di 40 kabupaten/kota perbatasan di 17 provinsi.

Mendagri menjelaskan bahwa program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan yang selama ini dinilai belum tersentuh secara optimal.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Mendagri dalam keterangannya kepada awak media di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan akan berdampak langsung pada ketahanan negara. Kawasan perbatasan yang sejahtera akan menjadi “buffer zone” sistem pertahanan Indonesia yang kuat dalam menghadapi potensi infiltrasi dari luar.

Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atas dukungan program tersebut.

Ia menuturkan, awalnya alokasi program bedah rumah di kawasan perbatasan hanya sekitar 10.000 unit. Namun, jumlah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 15.000 unit setelah dilakukan peninjauan langsung ke lapangan.

Artikel Mendagri Tito Karnavian: 15.000 Unit Rumah di 17 Provinsi Perbatasan Akan Dibedah pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, infotangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memacu pemerintah daerah (Pemda) agar mengoptimalkan bonus demografi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan, sumber daya manusia (SDM) berkualitas merupakan modal penting bagi kemajuan negara.

Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah dan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (16/9/2025).

“Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia menjadi negara maju dengan income per kapita minimal 14 ribu US dolar per orang, itu sangat mungkin seperti diprediksi oleh banyak lembaga dunia,” kata Mendagri.

Ia menjelaskan, setidaknya ada tiga syarat penting yang dimiliki Indonesia untuk menjadi negara maju. Syarat tersebut meliputi jumlah angkatan kerja yang besar, sumber daya alam (SDA) yang melimpah, serta bentangan wilayah yang luas. Kombinasi ketiga faktor ini dapat mendukung peningkatan produksi sehingga memperkuat ekonomi. Menurutnya, tidak banyak negara yang memiliki ketiga syarat tersebut.

“Siapa [negara] yang mampu yang menguasai produksi terkuat dia akan mendominasi,” jelasnya.

Dari ketiga faktor tersebut, Mendagri menyoroti pentingnya keberadaan SDM yang berkualitas. Pasalnya, tak sedikit negara yang memiliki SDA terbatas, tetapi mampu menjadi negara maju karena ditopang SDM yang unggul. “Persoalannya jadi bukan sumber daya alam yang menjadi pendorong utama untuk menjadi negara maju, tapi sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang saat ini tengah dirasakan Indonesia. Momentum ini ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif yang jauh lebih banyak dibandingkan non-produktif. Kondisi tersebut menjadi peluang yang harus dioptimalkan melalui pembangunan manusia yang sehat, terdidik, terlatih, dan memiliki keterampilan.

Artikel Mendagri Tito Pacu Daerah Optimalkan Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045 pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Balikpapan, InfoTangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau wali kota agar membangun tata kelola wilayah yang nyaman.

Berbagai infrastruktur seperti transportasi publik, akses pejalan kaki, dan fasilitas publik lainnya harus dibangun dengan baik.

Dirinya mendorong pemerintah kota dapat memperbanyak tempat-tempat olahraga rekreasi untuk masyarakat.

“Makanya dibuat tata ruang RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) rencana detilnya termasuk RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)-nya rencana tata ruang wilayah ini, konsisten mana yang menjadi taman untuk menjadi green area tadi,” ujar Tito Karnavian saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVII 2024 di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6/2024).

Mendagri menjelaskan, melengkapi wilayah kota dengan fasilitas olahraga dapat membangun kebiasaan masyarakat menjaga tubuh tetap sehat sehingga mencegah penyakit.

Menurutnya, ini lebih murah dibanding pemerintah mengeluarkan biaya untuk pengobatan bagi yang terlanjur sakit. Selain itu, area hijau juga dibutuhkan untuk menghindari wilayah perkotaan agar tidak dipenuhi polusi.

“Jadi tanggung jawab kita untuk membangun tempat-tempat olahraga, sarana rekreasi, taman-taman, Surabaya saya melihat perubahan besar, zamannya Ibu Risma yang sekarang Pak Eri teruskan,” tuturnya.

Artikel Rakernas Apeksi XVII 2024, Mendagri Imbau Wali Kota Bangun Tata Kelola Wilayah yang Nyaman pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Surabaya, InfoTangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk memperkuat jaminan keselamatan para personel Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan yang memiliki risiko tinggi ketika bertugas.

“Kita lihat berbagai kasus ada yang gugur dalam tugas, di luar negeri di New York kita akibat banyak sekali yang gugur dalam tugas, atau waktu serangan teror 911. Di Indonesia juga cukup banyak yang gugur. Untuk itu, harus diberikan asuransi yaitu BPJS, termasuk BPJS jaminan kesehatan, yang dibayar preminya oleh pemerintah daerah, APBD,” kata Tito pada acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-105 Damkar dan Penyelamatan di Lapangan Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (1/3/2024).

Mendagri menyampaikan, berkaitan dengan upaya memperkuat satuan Damkar dan Penyelamatan, selain petugas resmi berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan honorer, ada pula relawan-relawan yang jumlahnya tak sedikit dan perlu mendapat perhatian. Kemendagri telah memberikan panduan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 364.1-360 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.

“Untuk itu, para relawan ini juga totalnya adalah 39.870 tersebar di seluruh Indonesia agar rekan-rekan kepala daerah juga memberikan atensi kepada mereka. Bahkan juga diberikan semacam tunjangan serta kemampuan sehingga kemampuannya hampir setara dengan teman-teman satuan petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu sendiri,” ungkapnya.

Tak hanya jaminan keselamatan, Mendagri mendorong peningkatan kapasitas bagi personel Damkar agar terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah daerah bersama pusat bisa menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal untuk meningkatkan kemampuan para petugas Damkar dan Penyelamatan, bahkan jika perlu dilakukan sertifikasi.

“Kemudian di bidang kompetensi, Mendagri sudah mengeluarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah. Jadi tidak hanya sekadar masuk menjadi PNS dan PPPK tapi tidak memiliki keahlian, maka ada standarisasinya,” ujarnya.

Dari data yang dikantonginya, terdapat 5.319 aparatur Damkar dan Penyelamatan yang telah lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemendagri. Selain itu, ada sebanyak 11.296 aparatur Damkar dan Penyelamatan yang telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar Kemendagri. Total keseluruhan hampir 17 ribu yang telah menyelesaikan pendidikan.

Artikel Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Perkuat Jaminan Keselamatan Personel Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Ambon, InfoTangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) se-Provinsi Maluku dapat merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sejak awal tahun.

Langkah ini dibutuhkan untuk meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga daya beli kian menguat. Selain itu, belanja pemerintah merupakan unsur penting untuk mendukung sektor swasta.

“Daya beli masyarakat meningkat akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, konsumsi rumah tangga adalah angka terpenting untuk menyusun angka pertumbuhan ekonomi, sebagai indikator ekonomi bergerak atau tidak,” ujar Tito Karnavian usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Kamis (11/1/2024).

Lebih lanjut, Mendagri mengaku mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo untuk mengecek sekaligus mendorong seluruh daerah agar merealisasikan APBD-nya sejak awal tahun. Dirinya menekankan kepada Pemda agar tidak menahan realisasi belanja apalagi menunggunya hingga akhir tahun.

Dalam Rakor tersebut, Mendagri mengecek realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 seluruh Pemda di Provinsi Maluku apakah telah sesuai target atau justru sebaliknya. Berdasarkan hasil evaluasi, Kota Ambon dan Provinsi Maluku memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi dibanding daerah lainnya di Maluku.

“Itu yang terbaik adalah provinsi, karena pendapatannya di atas 90 persen, dan belanjanya juga mendekati 90 persen,” ujarnya.

Mantan Kapolri ini meminta daerah yang realisasi APBD-nya masih belum sesuai target agar melakukan koreksi. Menurutnya, upaya meningkatkan realisasi pendapatan kuncinya berada pada Sekretaris Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Pendapatan Daerah. Sementara langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan realisasi belanja, yakni salah satunya dengan mengecek kinerja masing-masing kepala dinas dan menegurnya jika realisasi belanjanya rendah.

Dalam kesempatan itu, Tito juga mengingatkan seluruh Pemda di Maluku agar mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dirinya mengapresiasi seluruh Pemda di Maluku lantaran telah meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait pendanaan Pilkada 2024, baik dengan KPU Daerah maupun Bawaslu Daerah. Karena itu, Mendagri optimistis pelaksanaan Pilkada di Maluku dapat berjalan dengan baik.

“Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur dan Bupati, Wali Kota, baik Pj. maupun definitif yang telah menyelesaikan NPHD dan sebagian bahkan sudah menyerahkan anggarannya kepada KPUD dan Bawaslu daerah masing-masing,” pungkasnya.

Baca berita infotangerang.com lainnya di Google News

(Jhn/Rdk)

Artikel Mendagri Tito Karnavian: Pemda Jangan Belanja Nunggu Akhir Tahun, Segera Realisasikan di Awal 2024 pertama kali tampil pada infotangerang.com.