Jakarta, infotangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengintegrasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota. SEB tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam mengintegrasikan LP2B ke dalam perencanaan tata ruang, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional.

​Hal tersebut ditegaskan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) yang dirangkaikan dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah serta SEB terkait Pengintegrasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (19/6/2026).

​”Intinya adalah mengenai masalah menterjemahkan dari Perpres tentang LBS, yaitu Lahan Baku Sawah. Kita tahu bahwa Bapak Presiden juga punya program lain, yaitu program swasembada pangan, dan dari swasembada pangan ini Menteri Pertanian mengharapkan agar lahan-lahan yang sudah ada di tiap daerah memiliki Lahan Baku Sawah,” katanya.

​Mendagri menjelaskan bahwa dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, disebutkan bahwa 87 persen lahan pertanian pangan berkelanjutan diambil dari Lahan Baku Sawah (LBS). Berdasarkan regulasi tersebut, lahan yang masuk ke dalam kategori itu tidak boleh dikonversi.

​Namun, dalam praktiknya, sejumlah daerah telah melakukan konversi lahan menjadi kawasan komersial maupun perumahan. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi pengembang yang telah membangun perumahan, tetapi kemudian terkendala oleh ketentuan 87 persen LBS tersebut.

​“Pada Surat Edaran Bersama ini, kita tetap mendukung, karena ini adalah perintah Bapak Presiden untuk swasembada pangan. Jadi 87 persen itu adalah [dari total] Lahan Baku Sawah. Setiap daerah memiliki Lahan Baku Sawah yang ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN tapi tidak dikunci pada tingkat kabupaten/kota, dikunci pada tingkat provinsi,” ujarnya.

Artikel Dukung Swasembada Pangan, Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan Panduan Pelindungan Lahan Sawah pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, infotangerang.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) sekaligus Wakil Ketua Umum Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Ribka Haluk menegaskan bahwa PIKI harus menjadi organisasi yang mampu memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan publik serta meninggalkan legasi yang berkelanjutan bagi bangsa.

Hal tersebut disampaikan Ribka dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIKI yang dipimpin Ketua Umum PIKI Maruarar Sirait di Kantor DPP PIKI, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

“Kami ingin PIKI juga bisa masuk di wilayah ini, bisa mempengaruhi kebijakan. Ada sesuatu legacy yang akan harus kita tinggalkan untuk lima tahun dan bahkan seterusnya. Jadi tidak kegiatan pada kegiatan-kegiatan action yang kemudian setelah lima tahun selesai … Makanya saya setuju ekosistem ini kita bangun,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ribka menyampaikan apresiasi kepada Maruarar Sirait atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk terlibat dalam kepengurusan PIKI. Menurutnya, kepercayaan tersebut merupakan sebuah panggilan pelayanan di tengah tanggung jawabnya sebagai Wamendagri yang mengawal ratusan daerah di Indonesia.

Ribka juga memuji kepemimpinan lelaki yang biasa disapa Ara tersebut karena mampu memberikan teladan bagi seluruh pengurus. Meski menjabat sebagai menteri, Ara tetap meluangkan waktu untuk memimpin dan membangun organisasi.

“Ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana keteladanan ini [ditunjukkan] bagi kami yang lain, seperti itu. Seorang Pak Ara saja menjadi sosok yang dikagumi di kalangan kita, tetapi merendahkan diri seperti Kristus, mau memikul salib, memimpin organisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa PIKI tidak boleh hanya menjadi organisasi yang menjalankan kegiatan seremonial, tetapi harus mampu membangun ekosistem yang menghasilkan gagasan, kader, dan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat.

“Ketika kita ada dalam organisasi ini berarti kita membawa tanggung jawab yang besar. Saya ingin PIKI ini menjadi sebuah organisasi yang mempengaruhi kebijakan,” katanya.

Artikel Pimpin Konsolidasi Bersama Maruarar Sirait, Ribka Haluk Dorong PIKI Fokus Atasi Kemiskinan pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, infotangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan rencana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di kawasan perbatasan.

Program ini akan menyasar 15.000 rumah tidak layak huni yang tersebar di 40 kabupaten/kota perbatasan di 17 provinsi.

Mendagri menjelaskan bahwa program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan yang selama ini dinilai belum tersentuh secara optimal.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Mendagri dalam keterangannya kepada awak media di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan akan berdampak langsung pada ketahanan negara. Kawasan perbatasan yang sejahtera akan menjadi “buffer zone” sistem pertahanan Indonesia yang kuat dalam menghadapi potensi infiltrasi dari luar.

Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atas dukungan program tersebut.

Ia menuturkan, awalnya alokasi program bedah rumah di kawasan perbatasan hanya sekitar 10.000 unit. Namun, jumlah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 15.000 unit setelah dilakukan peninjauan langsung ke lapangan.

Artikel Mendagri Tito Karnavian: 15.000 Unit Rumah di 17 Provinsi Perbatasan Akan Dibedah pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, infotangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan delegasi Uni Emirat Arab (UEA) yang dipimpin oleh Assistant Minister of Cabinet Affairs for Competitiveness and Experience Exchange Abdulla Nasser Lootah, dan didampingi Duta Besar UEA untuk Indonesia Abdulla Aldhaheri.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut membahas beberapa hal terkait penguatan sumber daya manusia (SDM).

Mendagri menegaskan, pembangunan tidak cukup hanya bertumpu pada sumber daya alam (SDA). Namun, yang jauh lebih penting adalah pengembangan SDM. Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas SDM untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Di berbagai kesempatan diskusi, saya selalu mencontohkan Uni Emirat Arab sebagai salah satu negara maju yang fokus pada penguatan SDM, ini sama halnya dengan Singapura,” ujarnya.

Pandangan Mendagri tersebut disambut positif oleh delegasi UEA. Mereka menekankan pentingnya kolaborasi dan berbagi pengalaman antarnegara, khususnya dalam hal peningkatan kualitas SDM serta reformasi birokrasi. Dalam paparannya, delegasi UEA memperkenalkan sejumlah inisiatif program yang kini tengah dijalankan di negaranya.

Salah satunya adalah Dubai Future Experts Program (DEEP) yang berfokus pada pembangunan jejaring pakar foresight strategis di berbagai sektor kunci pemerintahan Dubai. Program ini berperan penting dalam penelitian masa depan, perumusan kebijakan, hingga proyek-proyek inovasi yang mendorong perubahan.

Artikel Mendagri Bersama Delegasi UEA, Kolaborasi Antarnegara Bahas Penguatan SDM pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Balikpapan, InfoTangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau wali kota agar membangun tata kelola wilayah yang nyaman.

Berbagai infrastruktur seperti transportasi publik, akses pejalan kaki, dan fasilitas publik lainnya harus dibangun dengan baik.

Dirinya mendorong pemerintah kota dapat memperbanyak tempat-tempat olahraga rekreasi untuk masyarakat.

“Makanya dibuat tata ruang RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) rencana detilnya termasuk RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)-nya rencana tata ruang wilayah ini, konsisten mana yang menjadi taman untuk menjadi green area tadi,” ujar Tito Karnavian saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVII 2024 di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6/2024).

Mendagri menjelaskan, melengkapi wilayah kota dengan fasilitas olahraga dapat membangun kebiasaan masyarakat menjaga tubuh tetap sehat sehingga mencegah penyakit.

Menurutnya, ini lebih murah dibanding pemerintah mengeluarkan biaya untuk pengobatan bagi yang terlanjur sakit. Selain itu, area hijau juga dibutuhkan untuk menghindari wilayah perkotaan agar tidak dipenuhi polusi.

“Jadi tanggung jawab kita untuk membangun tempat-tempat olahraga, sarana rekreasi, taman-taman, Surabaya saya melihat perubahan besar, zamannya Ibu Risma yang sekarang Pak Eri teruskan,” tuturnya.

Artikel Rakernas Apeksi XVII 2024, Mendagri Imbau Wali Kota Bangun Tata Kelola Wilayah yang Nyaman pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, InfoTangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bisa menjadi data pendukung dalam pemeriksaan keuangan.

Hal itu diungkapkan Mendagri pada acara Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2023 di Ruang Auditorium Gedung Tower BPK RI, Jakarta, Selasa (23/1/2024).

“Selain langsung dari rekan-rekan jajaran BPK dan seluruh kepala perwakilan, ini bisa sebetulnya menjadi double check dengan menggunakan memanfaatkan SIPD yang ada di Kemendagri yang memuat sistem keuangan dan data keuangan di daerah,” katanya.

Mendagri menyampaikan, berbagai data yang dimiliki Pemda bisa diakses dengan adanya SIPD. Data tersebut di antaranya terdiri dari data pembangunan daerah, serta informasi pendapatan maupun pengeluaran daerah secara real time. SIPD menjadi salah satu kekuatan (backbone) sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan berbagai K/L.

“Kemendagri untuk meyakinkan adanya manajemen yang efektif-efisien pengelolaan anggaran dan pemerintahan itu dengan menerapkan aplikasi. Itu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang tadinya beragam-ragam di tiap daerah, ada disosialisasi memang tapi bersifat sektoral, terpisah, island-island, dan sekarang sudah terintegrasi dengan peresmian oleh Bapak Presiden dan Kemenpan-RB,” ungkapnya.

Kemendagri sebagai pembina dan pengawas Pemda, kata Mendagri, terus melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Selain melalui optimalisasi SIPD, juga dimaksimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui penguatan jejaring Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri dengan inspektorat yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan anggaran keuangan negara, yang telah memperjelas kekuatan BPK juga kepada pemerintah daerah, dan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri adalah pembina dan pengawas pemerintahan daerah,” jelasnya.

Mendagri menambahkan, BPK memberikan paradigma baru, tidak hanya ‘foresight’ dalam kegiatan mengawasi dan memeriksa, tetapi juga ‘insight’ untuk mendalami akar masalah. Pemeriksaannya sendiri tidak saja berbicara terkait kuantitas, tetapi juga kualitas. Mewakili Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pihaknya terbuka dalam menerima masukan untuk perbaikan kualitas di masa mendatang dari BPK.

Artikel Mendagri Sebut SIPD di Acara Entry Meeting BPK, Ini Penjelasan dan Fungsinya pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Ambon, InfoTangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) se-Provinsi Maluku dapat merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sejak awal tahun.

Langkah ini dibutuhkan untuk meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga daya beli kian menguat. Selain itu, belanja pemerintah merupakan unsur penting untuk mendukung sektor swasta.

“Daya beli masyarakat meningkat akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, konsumsi rumah tangga adalah angka terpenting untuk menyusun angka pertumbuhan ekonomi, sebagai indikator ekonomi bergerak atau tidak,” ujar Tito Karnavian usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Kamis (11/1/2024).

Lebih lanjut, Mendagri mengaku mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo untuk mengecek sekaligus mendorong seluruh daerah agar merealisasikan APBD-nya sejak awal tahun. Dirinya menekankan kepada Pemda agar tidak menahan realisasi belanja apalagi menunggunya hingga akhir tahun.

Dalam Rakor tersebut, Mendagri mengecek realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 seluruh Pemda di Provinsi Maluku apakah telah sesuai target atau justru sebaliknya. Berdasarkan hasil evaluasi, Kota Ambon dan Provinsi Maluku memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi dibanding daerah lainnya di Maluku.

“Itu yang terbaik adalah provinsi, karena pendapatannya di atas 90 persen, dan belanjanya juga mendekati 90 persen,” ujarnya.

Mantan Kapolri ini meminta daerah yang realisasi APBD-nya masih belum sesuai target agar melakukan koreksi. Menurutnya, upaya meningkatkan realisasi pendapatan kuncinya berada pada Sekretaris Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Pendapatan Daerah. Sementara langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan realisasi belanja, yakni salah satunya dengan mengecek kinerja masing-masing kepala dinas dan menegurnya jika realisasi belanjanya rendah.

Dalam kesempatan itu, Tito juga mengingatkan seluruh Pemda di Maluku agar mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dirinya mengapresiasi seluruh Pemda di Maluku lantaran telah meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait pendanaan Pilkada 2024, baik dengan KPU Daerah maupun Bawaslu Daerah. Karena itu, Mendagri optimistis pelaksanaan Pilkada di Maluku dapat berjalan dengan baik.

“Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur dan Bupati, Wali Kota, baik Pj. maupun definitif yang telah menyelesaikan NPHD dan sebagian bahkan sudah menyerahkan anggarannya kepada KPUD dan Bawaslu daerah masing-masing,” pungkasnya.

Baca berita infotangerang.com lainnya di Google News

(Jhn/Rdk)

Artikel Mendagri Tito Karnavian: Pemda Jangan Belanja Nunggu Akhir Tahun, Segera Realisasikan di Awal 2024 pertama kali tampil pada infotangerang.com.