Kabupaten Tangerang, InfoTangerang.com – Tanggal 17 Agustus menjadi hari paling bersejarah bagi kemerdekaan Negara Indonesia. Euforia terlepas dari penjajahan pada 79 tahun silam bergelora di seluruh tanah air, bendera Merah Putih dikibarkan sebagai tanda Indonesia merdeka.

Kendati demikian, hal berbeda selalu dirasakan Direktur PT Satu Setop Sukses (PT SSS) Kismet Chandra.

Setiap memasuki hari Kemerdekaan Indonesia, dirinya masih saja terus memperjuangkan lahan yang berada di Kelurahan Bencongan-Karawaci, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang yang saat ini dikuasai perusahaan lain dan sejumlah mafia tanah.

Perjuangan memperebutkan kembali hak atas lahan seluas 6,6 hektare itu ditunjukkan Kismet Chandra dengan bersurat ke Presiden Joko Widodo.

Kismet Chandra menjelaskan, dirinya sempat mendapat angin segar dengan adanya pergantian menteri pertanahan yakni Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

“Saya sebetulnya optimis dengan kepemimpinan menteri AHY dan cukup yakin kalau Agus Harimurti Yudhoyono akan menjaga nama baik ayahnya (Presiden ke-6 RI) untuk bisa menghadirkan keadilan tanpa tebang pilih, termasuk terhadap lahan hak milik kami di kavling perkebunan Bencongan, Kelapa Dua Tangerang,” kata Kismet Chandra dalam keterangan tertulis, Sabtu 17 Agustus 2024.

Kismet mengatakan, menurutnya ada dua tokoh bangsa yang dapat dijadikan pahlawan bangsa di persoalan pertanahan.

“AHY dan Jenderal Polisi Listyo Sigit dapat menjadikan pahlawan bangsa dalam persoalan pertanahan di tanah leluhur ini, dengan tidak memiliki kepentingan, beban dan tidak tebang pilih persoalan,” tuturnya.

“Sinergi dua lembaga pemerintah itu harusnya dapat lebih mampu mendeteksi akan adanya praktek praktik mafia tanah dan kiranya di penghujung periode kepemimpinan presiden ini, baik AHY maupun Kapolri dapat segera mendeteksi adanya indikasi cukup kuat perihal praktik mafia tanah oleh Yayan Permana (Selaku Ketua Paguyuban) di atas lahan 6,6 hektare milik kami PT Satu Stop Sukses,” jelas Kismet pria yang sudah berusia 82 tahun ini.

Artikel Hari Kemerdekaan ke-79 RI, Kismet Chandra Bersurat ke Presiden: Lahan PT Satu Stop Sukses Dikuasai Mafia Tanah pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Kabupaten Tangerang, InfoTangerang.com – Sebuah pengungkapan baru-baru ini memicu gelombang kontroversi terkait dugaan penjualan sejumlah lahan fasilitas sosial dan umum (fasos fasum) di Kelurahan Bencongan, Kabupaten Tangerang.

Lahan-lahan tersebut yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat umum, diduga telah dijual kepada PT. Bina Sarana Mekar dalam kurun waktu dari tahun 1993 hingga 1996.

Dugaan ini mencuat di tengah kekhawatiran tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara, terutama yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun).

Menurut informasi yang didapat, lahan yang dijual meliputi berbagai bidang dengan ukuran dan tujuan yang berbeda.

Salah satunya adalah satu bidang lahan penghijauan seluas 5.625 meter persegi yang dijual dengan harga Rp 20.000 per meter persegi. Selain itu, terdapat pula dua puluh bidang lahan penghijauan lainnya dengan total luas 4.425 meter persegi yang dijual seharga Rp 80.000 per meter persegi.

Tak hanya itu, sebuah lahan pemakaman dengan luas 4.000 meter persegi (berukuran 50×80 meter) juga diserahkan kepada PT. Bina Sarana Mekar sebagai bagian dari transaksi tersebut.

Apa yang membuat transaksi ini begitu kontroversial adalah fakta bahwa Ditjenbun, yang saat itu mengawasi lahan-lahan ini, tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menjual atau mengalihkan kepemilikan tanah tersebut.

Hal ini disebabkan karena sejak tahun 1979, tanah-tanah tersebut telah ditetapkan sebagai tanah negara yang langsung dikuasai oleh pemerintah, sehingga segala bentuk transaksi yang melibatkan tanah tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan persetujuan yang sah dari pihak pemerintah.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana lahan yang seharusnya menjadi milik publik dan diperuntukkan bagi kepentingan umum, bisa berpindah tangan ke pihak swasta tanpa ada proses yang transparan dan sesuai aturan.

Para pengamat hukum menyebut bahwa jika dugaan ini benar, maka tindakan tersebut bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan aset negara.

Usman Muhammad SH, selaku tim hukum dari PT. Satu Stop Sukses (PT.SSS) yang secara aktif memantau kasus ini menegaskan bahwa, penjualan lahan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum yang berlaku.

“Ditjenbun tidak berhak untuk menjual tanah-tanah tersebut karena sejak tahun 1979, lahan-lahan itu sudah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Ini adalah tindakan yang jelas melanggar aturan dan bisa membawa konsekuensi hukum yang serius,” katanya.

Artikel Kontroversi Penjualan Lahan Fasos Fasum, Lahan Negara Dikuasai Pihak Swasta, Ditjen Perkebunan dalam Sorotan pertama kali tampil pada infotangerang.com.