JAKARTA – Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor 25 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Kehadiran dokumen tersebut menandai dimulainya fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen sebagai bagian dari upaya pemulihan menyeluruh pascabencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera pada akhir 2025.

Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera menjadi pedoman bersama bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pemulihan hingga tahun 2028. Dokumen ini disusun untuk memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secara terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Terbitnya Renduk menjadi tonggak penting dalam perjalanan pemulihan wilayah terdampak. Setelah berbagai langkah penanganan darurat dan pemulihan fungsional berhasil dilakukan untuk mengembalikan aktivitas dasar masyarakat, pemerintah kini memasuki tahap pembangunan kembali yang bersifat permanen. Fokus pemulihan tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat terdampak.

Renduk PRRP Sumatera disusun sebagai dokumen kebijakan nasional yang menjadi acuan utama dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, hingga pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dokumen tersebut juga menjadi instrumen sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan kebutuhan daerah agar proses pemulihan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengedepankan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable. Melalui pendekatan ini, rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya bertujuan mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi membangun kembali kawasan terdampak dengan standar yang lebih aman, lebih tangguh, serta lebih siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

Berbagai program prioritas telah ditetapkan dalam Renduk, mulai dari pembangunan hunian tetap dan penyediaan kawasan permukiman yang aman, pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik, rehabilitasi fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga percepatan pemulihan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM, sektor pertanian, perikanan, dan pasar rakyat.

Artikel Usung Prinsip Build Back Better, Renduk PRRP Jadi Kompas Pemulihan Pascabencana di 3 Provinsi Sumatera pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, infotangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memacu pemerintah daerah (Pemda) agar mengoptimalkan bonus demografi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan, sumber daya manusia (SDM) berkualitas merupakan modal penting bagi kemajuan negara.

Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah dan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (16/9/2025).

“Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia menjadi negara maju dengan income per kapita minimal 14 ribu US dolar per orang, itu sangat mungkin seperti diprediksi oleh banyak lembaga dunia,” kata Mendagri.

Ia menjelaskan, setidaknya ada tiga syarat penting yang dimiliki Indonesia untuk menjadi negara maju. Syarat tersebut meliputi jumlah angkatan kerja yang besar, sumber daya alam (SDA) yang melimpah, serta bentangan wilayah yang luas. Kombinasi ketiga faktor ini dapat mendukung peningkatan produksi sehingga memperkuat ekonomi. Menurutnya, tidak banyak negara yang memiliki ketiga syarat tersebut.

“Siapa [negara] yang mampu yang menguasai produksi terkuat dia akan mendominasi,” jelasnya.

Dari ketiga faktor tersebut, Mendagri menyoroti pentingnya keberadaan SDM yang berkualitas. Pasalnya, tak sedikit negara yang memiliki SDA terbatas, tetapi mampu menjadi negara maju karena ditopang SDM yang unggul. “Persoalannya jadi bukan sumber daya alam yang menjadi pendorong utama untuk menjadi negara maju, tapi sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang saat ini tengah dirasakan Indonesia. Momentum ini ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif yang jauh lebih banyak dibandingkan non-produktif. Kondisi tersebut menjadi peluang yang harus dioptimalkan melalui pembangunan manusia yang sehat, terdidik, terlatih, dan memiliki keterampilan.

Artikel Mendagri Tito Pacu Daerah Optimalkan Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045 pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, InfoTangerang.com – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta seluruh kepala daerah untuk serius dan cepat dalam menangani kasus Tuberkulosis (TBC) dan Polio.

Hal itu ditegaskan Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang Dirangkaikan dengan Penanggulangan TBC dan Polio di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Teman-teman kepala daerah diharapkan untuk serius menangani masalah ini,” tegas Tomsi.

Berdasarkan informasi dari Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Tomsi menyebut baru 47 kepala daerah dari 514 kabupaten/kota yang menandatangani Surat Keputusan (SK) tentang Penanganan TBC dan Polio. Padahal SK tersebut penting untuk mendukung penanganan TBC dan polio secara lebih lanjut.

“Tidak hanya gubernurnya, kepala dinasnya provinsi juga mengoordinir teman-teman kepala dinas di kabupaten dan kota, dicek, diingatkan,” jelasnya.

Di samping itu, Tomsi juga berharap adanya percepatan vaksinasi polio di wilayah Papua melalui kerja sama antara tokoh masyarakat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta TNI dan Polri. Meskipun dirinya menyadari terdapat tantangan kondisi geografis dan transportasi, Tomsi meyakini pemberian vaksin ini tak terlalu sulit lantaran tidak disuntikkan, tetapi melalui vaksin tetes.

Artikel Rakor Pengendalian Inflasi, Harapan Tomsi Tohir ke Kepala Daerah Serius Tangani TBC dan Polio pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Surabaya, InfoTangerang.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya sinergisitas antar-pemerintah daerah (Pemda) dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan opsen pajak daerah.

Pasalnya, sinergisitas dan mekanisme pemungutan pajak daerah dan opsen pajak daerah ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan lebih baik.

Selain itu, mekanisme tersebut juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah, baik bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Hal itu dikatakan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, dalam Rapat Pembahasan Sinergitas dan Mekanisme Pemungutan Pajak dan Opsen Pajak Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berlangsung di Hotel Shangrila, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (3/5/2024).

“Acara ini merupakan langkah strategis dalam menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD),” katanya.

Maurits mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur atas terselenggaranya rapat tersebut. Rapat digelar untuk membangun kesamaan persepsi dan menjalin sinergisitas serta koordinasi bersama antara provinsi dengan kabupaten/kota se-Jawa Timur. Ini terutama untuk merumuskan kebijakan dan langkah lebih lanjut terhadap opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Pemda harus mengoptimalkan pemanfaatan opsen PKB bagi kabupaten/kota, maka hasil penerimaan PKB dan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10 persen untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum,” jelas dia.

Artikel Kemendagri Tekankan Sinergisitas Antar-Pemda Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Ternate, InfoTangerang.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia untuk memperkuat perencanaan pembangunan guna mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Hal ini juga berlaku bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara yang tengah berupaya meningkatkan efektivitas pembangunan di wilayahnya.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 di Sahid Bela Hotel, Ternate, Maluku Utara, Selasa (30/4/2024).

“Indonesia bertekad untuk terus melakukan pembangunan hingga masuk dalam lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia tahun 2045. Untuk itu, daerah diminta berkontribusi dalam penyusunan perencanaan pembangunan untuk mendukung visi tersebut,” kata Yusharto.

Dia juga menjelaskan, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, pembangunan dalam 20 tahun ke depan harus menggunakan paradigma baru yang lebih merata, berkeadilan, ramah lingkungan, serta berkesinambungan. Paradigma tersebut juga semestinya menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di daerah. Daerah, kata dia, dapat memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal guna mendukung pencapaian tujuan nasional.

“Tentu saja ini bukanlah tugas yang dapat dilakukan sendiri, butuh keterlibatan semua pihak terkait. Oleh karena itu, ada aspek lain dalam pembangunan daerah, yaitu adanya komitmen kepala daerah hingga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk mewujudkan visi bersama pembangunan daerah,” ucapnya.

Artikel Kepala BSKDN Kemendagri: Mewujudkan Indonesia Emas 2045, Pembangunan dengan Paradigma Baru yang Lebih Merata pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Pekanbaru, InfoTangerang.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya pembangunan berbasis partisipatif.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2025 serta Rembuk Stunting Provinsi Riau.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kota Pekanbaru, Riau, Senin (29/4/2024).

“Tahun 2025 merupakan tahun strategis sebagai fondasi awal melaksanakan berbagai strategi perencanaan jangka panjang baik dalam konteks nasional maupun daerah, sehingga sinkronisasi dalam substansi RKP dan RKPD Tahun 2025 menjadi keutamaan di tengah masa transisi menuju pemerintahan yang baru,” ungkap Yusharto.

Lebih lanjut Yusharto menjelaskan, pentingnya pembangunan berbasis partisipatif sebagai strategi untuk menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui Musrenbang yang efektif dan terarah, diharapkan dapat tercipta kebijakan-kebijakan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Riau.

Artikel Kepala BSKDN Yusharto: Pentingnya Pembangunan Berbasis Partisipatif pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Surabaya, InfoTangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk memperkuat jaminan keselamatan para personel Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan yang memiliki risiko tinggi ketika bertugas.

“Kita lihat berbagai kasus ada yang gugur dalam tugas, di luar negeri di New York kita akibat banyak sekali yang gugur dalam tugas, atau waktu serangan teror 911. Di Indonesia juga cukup banyak yang gugur. Untuk itu, harus diberikan asuransi yaitu BPJS, termasuk BPJS jaminan kesehatan, yang dibayar preminya oleh pemerintah daerah, APBD,” kata Tito pada acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-105 Damkar dan Penyelamatan di Lapangan Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (1/3/2024).

Mendagri menyampaikan, berkaitan dengan upaya memperkuat satuan Damkar dan Penyelamatan, selain petugas resmi berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan honorer, ada pula relawan-relawan yang jumlahnya tak sedikit dan perlu mendapat perhatian. Kemendagri telah memberikan panduan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 364.1-360 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.

“Untuk itu, para relawan ini juga totalnya adalah 39.870 tersebar di seluruh Indonesia agar rekan-rekan kepala daerah juga memberikan atensi kepada mereka. Bahkan juga diberikan semacam tunjangan serta kemampuan sehingga kemampuannya hampir setara dengan teman-teman satuan petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu sendiri,” ungkapnya.

Tak hanya jaminan keselamatan, Mendagri mendorong peningkatan kapasitas bagi personel Damkar agar terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah daerah bersama pusat bisa menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal untuk meningkatkan kemampuan para petugas Damkar dan Penyelamatan, bahkan jika perlu dilakukan sertifikasi.

“Kemudian di bidang kompetensi, Mendagri sudah mengeluarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah. Jadi tidak hanya sekadar masuk menjadi PNS dan PPPK tapi tidak memiliki keahlian, maka ada standarisasinya,” ujarnya.

Dari data yang dikantonginya, terdapat 5.319 aparatur Damkar dan Penyelamatan yang telah lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemendagri. Selain itu, ada sebanyak 11.296 aparatur Damkar dan Penyelamatan yang telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar Kemendagri. Total keseluruhan hampir 17 ribu yang telah menyelesaikan pendidikan.

Artikel Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Perkuat Jaminan Keselamatan Personel Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, InfoTangerang.com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mewujudkan tata kelola barang milik daerah (BMD) yang berkualitas. Upaya ini seperti yang dilakukan Direktorat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan BMD dengan menggelar Rapat Asistensi Penatausahaan BMD.

Dalam sambutannya, Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Yudia Ramli mengatakan, BMD merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, perlu kesamaan persepsi dan langkah terintegrasi secara menyeluruh dari unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan BMD.

“Lemahnya penatausahaan barang milik daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah daerah sulit untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Yudia di The Jayakarta SP Jakarta Hotel, Kamis (22/2/2024).

Guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, Yudia mengatakan, Kemendagri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah. Langkah ini dilakukan melalui kegiatan Monitoring Center for Prevention (MCP) pada 8 area intervensi yang salah satunya menyangkut pengelolaan BMD.

Yudia mengungkapkan, beberapa permasalahan yang sering dihadapi pemerintah daerah (Pemda) dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Hal itu salah satunya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang tidak dibuat oleh Pemda. Selain itu, pencatatan BMD tidak sesuai dengan kodefikasi BMD. Kemudian ada pula BMD yang tidak diketahui keberadaannya atau dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.

Tak hanya itu, inventarisasi yang dilakukan Pemda belum sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD. Kemudian kartu inventaris ruangan tidak diperbarui, barang rusak berat masih tercatat di Pemda dan tidak dilakukan penghapusan, serta tanah milik Pemda belum bersertifikat atas nama Pemda. Persoalan lainnya yakni Pemda belum menyampaikan laporan BMD semesteran dan tahunan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Artikel Yudia Ramli: Lemahnya Penatausahaan BMD Faktor Pemda Sulit Memperoleh Opini WTP pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, InfoTangerang.com – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo memacu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) Provinsi Sumatera Selatan untuk terus meningkatkan keterlibatan berbagai aktor inovasi guna membangun ekosistem inovasi yang lebih baik.

Menurutnya, aktor inovasi harus datang dari berbagai pihak untuk meningkatkan keberagaman inovasi termasuk melibatkan masyarakat.

“Inisiator inovasi di Kabupaten Pali saat ini masih didominasi oleh ASN (Aparatur Sipil Negara), ke depannya kami harap aktor inovasi dapat datang dari berbagai pihak termasuk masyarakat,” kata Yusharto saat menerima kunjungan Pemkab Pali di Ruang Video Conference Kantor BSKDN, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Berdasarkan laporan Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2023, Kabupaten Pali mengalami peningkatan pada aspek kuantitas inovasi. Namun demikian, variabel hasil kreatifnya masih rendah.

Yusharto mengungkapkan hal itu disebabkan rendahnya capaian parameter pada indikator kualitas inovasi yang mayoritas ada pada paremeter satu.

Untuk itu, dirinya meminta agar Pemkab Pali memperhatikan setiap aspek dalam proses pelaporan inovasi melalui aplikasi IID.

“Kami harap ke depannya partisipasi dalam proses pengukuran semakin baik dengan memperhatikan berbagai aspek dalam pelaporan inovasi. Jangan melapor inovasi pada waktu-waktu terakhir, kalau sudah yakin [kematangan inovasinya baik] percepat pelaporannya,” jelasnya.

Artikel Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo: Inisiator Inovasi di Kabupaten Pali Masih Didominasi oleh ASN pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Kerja sama tersebut meliputi kegiatan pendataan potensi daerah hingga komparatif riset terkait pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam berbagai bidang, khususnya pertanian.

“Tahun 2023 kami berhasil menghimpun 28.539 inovasi melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID). Dengan demikian, masing-masing daerah melaporkan sekitar 50 inovasi setiap tahun. Ini menjadi potensi untuk kami melihat daerah mana sebenarnya yang perlu mendapatkan dukungan melalui kerja sama agar mereka berkembang lebih cepat,” ungkap Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Kerja Sama dengan HPSMI di Ruang Video Conference Kantor BSKDN, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Lebih lanjut Yusharto mengatakan, daerah memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk mengembangkan potensi lokal yang dimiliki agar menjadi kekuatan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. Adapun dukungan yang diberikan dapat berupa dukungan teknologi maupun dukungan pengetahuan.

“Dalam pengamatan kami banyak daerah yang ingin berkembang tetapi masih memiliki keterbatasan untuk mengembangkan kapasitas mereka, entah dalam bentuk teknologi yang dibutuhkan atau pengetahuan yang dibutuhkan,” tambah Yusharto.

Dia menambahkan, pertanian menjadi salah satu potensi daerah yang perlu didukung agar perkembangannya tidak tertinggal dari sektor lainnya di Indonesia. Apalagi sebagai negara agraris, masyarakat Indonesia banyak bekerja sebagai petani.

“Pada prinsipnya kita sangat mendorong daerah untuk berinovasi termasuk dalam bidang pertanian. Kami juga sangat mengapresiasi daerah yang mulai memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki,” imbuhnya.

Artikel HPSMI Bersama BSKDN Kolaborasi Perkuat Perekonomian Indonesia pertama kali tampil pada infotangerang.com.