JAKARTA – Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor 25 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Kehadiran dokumen tersebut menandai dimulainya fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen sebagai bagian dari upaya pemulihan menyeluruh pascabencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera pada akhir 2025.

Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera menjadi pedoman bersama bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pemulihan hingga tahun 2028. Dokumen ini disusun untuk memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secara terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Terbitnya Renduk menjadi tonggak penting dalam perjalanan pemulihan wilayah terdampak. Setelah berbagai langkah penanganan darurat dan pemulihan fungsional berhasil dilakukan untuk mengembalikan aktivitas dasar masyarakat, pemerintah kini memasuki tahap pembangunan kembali yang bersifat permanen. Fokus pemulihan tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat terdampak.

Renduk PRRP Sumatera disusun sebagai dokumen kebijakan nasional yang menjadi acuan utama dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, hingga pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dokumen tersebut juga menjadi instrumen sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan kebutuhan daerah agar proses pemulihan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengedepankan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable. Melalui pendekatan ini, rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya bertujuan mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi membangun kembali kawasan terdampak dengan standar yang lebih aman, lebih tangguh, serta lebih siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

Berbagai program prioritas telah ditetapkan dalam Renduk, mulai dari pembangunan hunian tetap dan penyediaan kawasan permukiman yang aman, pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik, rehabilitasi fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga percepatan pemulihan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM, sektor pertanian, perikanan, dan pasar rakyat.

Artikel Usung Prinsip Build Back Better, Renduk PRRP Jadi Kompas Pemulihan Pascabencana di 3 Provinsi Sumatera pertama kali tampil pada infotangerang.com.

JAKARTA, infotangerang.com – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia, Firdaus, didampingi Sekretaris Jenderal Makali Kumar, menyatakan dukungannya terhadap perkembangan media digital independen atau yang disebut sebagai “media homeless” atau New Media di Indonesia.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan media sosial telah melahirkan pola baru dalam penyebaran informasi yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada model media konvensional dengan kantor fisik dan struktur organisasi besar.

Pernyataan tersebut disampaikan Firdaus di sela-sela Fun Walk Dewan Pers bersama awak media dan masyarakat dalam rangka memperingati World Press Freedom Day (WPFD) 2026 yang secara internasional diperingati setiap tanggal 3 Mei, Dewan Pers pada hari ini, 10 Mei 2026.

Pada kesempatan tersebut, Firdaus menilai fenomena media homeless merupakan realitas baru dalam dunia pers dan komunikasi publik yang tidak dapat dihindari di tengah perkembangan era digitalisasi. Ia berharap keberadaan media jenis tersebut dapat diterima oleh masyarakat pers nasional, termasuk oleh Dewan Pers, sebagai bagian dari ekosistem media massa modern.

“Perkembangan media digital saat ini sudah sangat terbuka. Banyak kreator informasi yang bekerja secara mandiri, tanpa kantor fisik, tetapi mampu menghadirkan informasi secara cepat dan menjangkau audiens luas. Fenomena ini tidak bisa diabaikan,” ujar Firdaus.

*Fenomena Media “Homeless”*

Istilah “media homeless” atau Media Baru merujuk pada saluran informasi atau kreator konten digital yang menyajikan berita maupun informasi layaknya media massa, namun tidak memiliki struktur redaksi konvensional, kantor tetap, maupun sistem administrasi sebagaimana perusahaan pers pada umumnya.

Model ini berkembang pesat melalui platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, podcast, maupun media sosial lainnya. Sebagian besar dijalankan secara mandiri dari rumah atau secara remote dengan dukungan perangkat digital sederhana.

Selain menyampaikan informasi aktual, sebagian kreator juga mengembangkan konten berbasis gaya hidup, home living, dekorasi rumah, hingga aktivitas keseharian yang dikemas secara informatif dan menarik.

Dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi, konten tersebut mampu membangun audiens yang besar meskipun diproduksi tanpa fasilitas perusahaan media besar.

Menurut Firdaus, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kini memiliki alternatif baru dalam memperoleh informasi. Karena itu, regulasi pers dinilai perlu lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Evaluasi terhadap Sistem Verifikasi Media

Dalam kesempatan itu, Firdaus juga menyinggung sistem verifikasi administrasi media yang diterapkan Dewan Pers. Ia menyebut masih banyak perusahaan pers, khususnya media siber daerah dan media kecil, yang mengalami kesulitan memenuhi persyaratan verifikasi.

Artikel SMSI Minta Dewan Pers Sederhanakan Verifikasi Media di Era Digital pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, infotangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan rencana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di kawasan perbatasan.

Program ini akan menyasar 15.000 rumah tidak layak huni yang tersebar di 40 kabupaten/kota perbatasan di 17 provinsi.

Mendagri menjelaskan bahwa program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan yang selama ini dinilai belum tersentuh secara optimal.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Mendagri dalam keterangannya kepada awak media di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan akan berdampak langsung pada ketahanan negara. Kawasan perbatasan yang sejahtera akan menjadi “buffer zone” sistem pertahanan Indonesia yang kuat dalam menghadapi potensi infiltrasi dari luar.

Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atas dukungan program tersebut.

Ia menuturkan, awalnya alokasi program bedah rumah di kawasan perbatasan hanya sekitar 10.000 unit. Namun, jumlah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 15.000 unit setelah dilakukan peninjauan langsung ke lapangan.

Artikel Mendagri Tito Karnavian: 15.000 Unit Rumah di 17 Provinsi Perbatasan Akan Dibedah pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, infotangerang.com – Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) Assoc. Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H didampingi Sekretaris Jenderal Dr. Hendrik E. Purnomo, S.H., M.H., FInstLM., ACIArb., AIIArb., C.Med.. melantik Hartono Suwongso SH sebagai Ketua Badan Pengurus Cabang Jakarta Barat (BPC Peradin Jakbar) di Gedung Pertemuan Citra 7, Kalideres Jakarta Barat, Jumat (10/4/2026).

Ketua Umum Peradin, Firman Wijaya mengatakan, bahwa Peradin dari dahulu sudah dekat dengan masyarakat, karena kiprahnya memberikan bantuan hukum.

“Peradin akan memperjuangkan penegakan hukum walau langit runtuh,” ungkapnya.

Artikel Hartono Suwongso Jabat Ketua BPC Jakarta Barat, Ketum Peradin: Perjuangkan Penegakkan Hukum Walau Langit Runtuh pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, infotangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan delegasi Uni Emirat Arab (UEA) yang dipimpin oleh Assistant Minister of Cabinet Affairs for Competitiveness and Experience Exchange Abdulla Nasser Lootah, dan didampingi Duta Besar UEA untuk Indonesia Abdulla Aldhaheri.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut membahas beberapa hal terkait penguatan sumber daya manusia (SDM).

Mendagri menegaskan, pembangunan tidak cukup hanya bertumpu pada sumber daya alam (SDA). Namun, yang jauh lebih penting adalah pengembangan SDM. Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas SDM untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Di berbagai kesempatan diskusi, saya selalu mencontohkan Uni Emirat Arab sebagai salah satu negara maju yang fokus pada penguatan SDM, ini sama halnya dengan Singapura,” ujarnya.

Pandangan Mendagri tersebut disambut positif oleh delegasi UEA. Mereka menekankan pentingnya kolaborasi dan berbagi pengalaman antarnegara, khususnya dalam hal peningkatan kualitas SDM serta reformasi birokrasi. Dalam paparannya, delegasi UEA memperkenalkan sejumlah inisiatif program yang kini tengah dijalankan di negaranya.

Salah satunya adalah Dubai Future Experts Program (DEEP) yang berfokus pada pembangunan jejaring pakar foresight strategis di berbagai sektor kunci pemerintahan Dubai. Program ini berperan penting dalam penelitian masa depan, perumusan kebijakan, hingga proyek-proyek inovasi yang mendorong perubahan.

Artikel Mendagri Bersama Delegasi UEA, Kolaborasi Antarnegara Bahas Penguatan SDM pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, infotangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memacu pemerintah daerah (Pemda) agar mengoptimalkan bonus demografi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan, sumber daya manusia (SDM) berkualitas merupakan modal penting bagi kemajuan negara.

Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah dan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (16/9/2025).

“Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia menjadi negara maju dengan income per kapita minimal 14 ribu US dolar per orang, itu sangat mungkin seperti diprediksi oleh banyak lembaga dunia,” kata Mendagri.

Ia menjelaskan, setidaknya ada tiga syarat penting yang dimiliki Indonesia untuk menjadi negara maju. Syarat tersebut meliputi jumlah angkatan kerja yang besar, sumber daya alam (SDA) yang melimpah, serta bentangan wilayah yang luas. Kombinasi ketiga faktor ini dapat mendukung peningkatan produksi sehingga memperkuat ekonomi. Menurutnya, tidak banyak negara yang memiliki ketiga syarat tersebut.

“Siapa [negara] yang mampu yang menguasai produksi terkuat dia akan mendominasi,” jelasnya.

Dari ketiga faktor tersebut, Mendagri menyoroti pentingnya keberadaan SDM yang berkualitas. Pasalnya, tak sedikit negara yang memiliki SDA terbatas, tetapi mampu menjadi negara maju karena ditopang SDM yang unggul. “Persoalannya jadi bukan sumber daya alam yang menjadi pendorong utama untuk menjadi negara maju, tapi sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang saat ini tengah dirasakan Indonesia. Momentum ini ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif yang jauh lebih banyak dibandingkan non-produktif. Kondisi tersebut menjadi peluang yang harus dioptimalkan melalui pembangunan manusia yang sehat, terdidik, terlatih, dan memiliki keterampilan.

Artikel Mendagri Tito Pacu Daerah Optimalkan Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045 pertama kali tampil pada infotangerang.com.