BANTEN, infotangerang.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak mahasiswa untuk membangun mental aktivis, menguasai kompetensi global, serta memperkuat semangat nasionalisme.

Menurutnya, modal tersebut sangat penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan di era disrupsi dan ketidakpastian.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya terus belajar, memperluas wawasan, dan cermat membaca perubahan zaman. ​Pesan ini disampaikan Bima saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional bertema “Geopolitik Global dan Tantangan Generasi Muda Indonesia”. Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten, Pandeglang, Senin (15/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Bima mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan KAMMI sebagai ruang dialog yang penting bagi pengembangan kapasitas generasi muda. Menurutnya, forum diskusi mahasiswa merupakan investasi untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan yang berkarakter tangguh, memiliki daya juang tinggi, serta mampu beradaptasi dengan perubahan.

“Kalau istilah saya, kalian harus punya mental aktivis, keahlian global, dan hati nasionalis,” kata Bima.

Lebih lanjut, dengan merujuk pada pemikiran sosiolog Anthony Giddens, Bima menjelaskan konsep generasi kosmopolitan, yakni generasi yang mampu memadukan identitas lokal, nasional, dan global secara seimbang. Karakter tersebut dinilai penting agar generasi muda dapat berkiprah di tingkat dunia tanpa kehilangan akar kebangsaan dan kearifan lokal.

“Di era global bisa cas, cis, cus punya networking. Di konteks nasional juga kokoh jiwa kebangsaannya. Tetapi punya akar lokal yang juga sangat kuat,” ucapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Bima mengingatkan mahasiswa agar memahami berbagai perubahan yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun global, sebagai bekal menghadapi era disrupsi dan ketidakpastian. Untuk memperkaya perspektif, ia merekomendasikan buku The Great Wave: The Era of Radical Disruption and the Rise of the Outsider karya Michiko Kakutani yang menggambarkan dunia yang semakin diwarnai disrupsi radikal dan berbagai kejutan yang sulit diprediksi.

Artikel Bima Arya di Rapimnas KAMMI: Pemimpin Masa Depan Harus Tempa Diri dengan Perbedaan pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, infotangerang.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, keberhasilan Indonesia memanfaatkan bonus demografi sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan generasi muda.

Bima menegaskan hal tersebut saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Peluncuran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dari Gedung Djunaedi Hadisumarto, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Rabu (3/6/2026).

“Salah satu kunci utama memaksimalkan bonus demografi adalah pendidikan. Kita akan kehilangan momentum emas apabila kita tidak fokus kepada dimensi ini. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah kunci bagi kita,” katanya.

Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah faktor utama yang menyebabkan tingginya angka ATS. Faktor tersebut meliputi persoalan ekonomi dan kemiskinan, aspek sosial dan budaya yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pendidikan, keterbatasan akses pendidikan terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta belum optimalnya keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

“Kemudian, bicara di lapangan, kita lihat kendalanya anak-anak jalanan, anak terlantar yang sering kehilangan hak sekolah karena nihil dokumen kependudukan yang diharapkan,” jelasnya.

Bima juga menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung penanganan ATS. Di antaranya melalui pembinaan pemerintah daerah (Pemda) agar memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami pastikan daerah-daerah itu fokus kepada SPM di bidang pendidikan,” tambahnya.

Kemendagri juga telah menerbitkan kebijakan yang memberikan ruang bagi Pemda untuk memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam mendukung program pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Intervensi taktis ini berdampak langsung untuk mengejar capaian spesifik SPM bidang pendidikan tahun 2024.

Artikel Resmi Diluncurkan, Perpres 3/2026 Jadi Senjata Baru Atasi Anak Tidak Sekolah pertama kali tampil pada infotangerang.com.