Jakarta, infotangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengintegrasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota. SEB tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam mengintegrasikan LP2B ke dalam perencanaan tata ruang, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional.

​Hal tersebut ditegaskan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) yang dirangkaikan dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah serta SEB terkait Pengintegrasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (19/6/2026).

​”Intinya adalah mengenai masalah menterjemahkan dari Perpres tentang LBS, yaitu Lahan Baku Sawah. Kita tahu bahwa Bapak Presiden juga punya program lain, yaitu program swasembada pangan, dan dari swasembada pangan ini Menteri Pertanian mengharapkan agar lahan-lahan yang sudah ada di tiap daerah memiliki Lahan Baku Sawah,” katanya.

​Mendagri menjelaskan bahwa dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, disebutkan bahwa 87 persen lahan pertanian pangan berkelanjutan diambil dari Lahan Baku Sawah (LBS). Berdasarkan regulasi tersebut, lahan yang masuk ke dalam kategori itu tidak boleh dikonversi.

​Namun, dalam praktiknya, sejumlah daerah telah melakukan konversi lahan menjadi kawasan komersial maupun perumahan. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi pengembang yang telah membangun perumahan, tetapi kemudian terkendala oleh ketentuan 87 persen LBS tersebut.

​“Pada Surat Edaran Bersama ini, kita tetap mendukung, karena ini adalah perintah Bapak Presiden untuk swasembada pangan. Jadi 87 persen itu adalah [dari total] Lahan Baku Sawah. Setiap daerah memiliki Lahan Baku Sawah yang ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN tapi tidak dikunci pada tingkat kabupaten/kota, dikunci pada tingkat provinsi,” ujarnya.

Artikel Dukung Swasembada Pangan, Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan Panduan Pelindungan Lahan Sawah pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, infotangerang.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) sekaligus Wakil Ketua Umum Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Ribka Haluk menegaskan bahwa PIKI harus menjadi organisasi yang mampu memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan publik serta meninggalkan legasi yang berkelanjutan bagi bangsa.

Hal tersebut disampaikan Ribka dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIKI yang dipimpin Ketua Umum PIKI Maruarar Sirait di Kantor DPP PIKI, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

“Kami ingin PIKI juga bisa masuk di wilayah ini, bisa mempengaruhi kebijakan. Ada sesuatu legacy yang akan harus kita tinggalkan untuk lima tahun dan bahkan seterusnya. Jadi tidak kegiatan pada kegiatan-kegiatan action yang kemudian setelah lima tahun selesai … Makanya saya setuju ekosistem ini kita bangun,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ribka menyampaikan apresiasi kepada Maruarar Sirait atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk terlibat dalam kepengurusan PIKI. Menurutnya, kepercayaan tersebut merupakan sebuah panggilan pelayanan di tengah tanggung jawabnya sebagai Wamendagri yang mengawal ratusan daerah di Indonesia.

Ribka juga memuji kepemimpinan lelaki yang biasa disapa Ara tersebut karena mampu memberikan teladan bagi seluruh pengurus. Meski menjabat sebagai menteri, Ara tetap meluangkan waktu untuk memimpin dan membangun organisasi.

“Ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana keteladanan ini [ditunjukkan] bagi kami yang lain, seperti itu. Seorang Pak Ara saja menjadi sosok yang dikagumi di kalangan kita, tetapi merendahkan diri seperti Kristus, mau memikul salib, memimpin organisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa PIKI tidak boleh hanya menjadi organisasi yang menjalankan kegiatan seremonial, tetapi harus mampu membangun ekosistem yang menghasilkan gagasan, kader, dan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat.

“Ketika kita ada dalam organisasi ini berarti kita membawa tanggung jawab yang besar. Saya ingin PIKI ini menjadi sebuah organisasi yang mempengaruhi kebijakan,” katanya.

Artikel Pimpin Konsolidasi Bersama Maruarar Sirait, Ribka Haluk Dorong PIKI Fokus Atasi Kemiskinan pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, infotangerang.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, keberhasilan Indonesia memanfaatkan bonus demografi sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan generasi muda.

Bima menegaskan hal tersebut saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Peluncuran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dari Gedung Djunaedi Hadisumarto, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Rabu (3/6/2026).

“Salah satu kunci utama memaksimalkan bonus demografi adalah pendidikan. Kita akan kehilangan momentum emas apabila kita tidak fokus kepada dimensi ini. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah kunci bagi kita,” katanya.

Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah faktor utama yang menyebabkan tingginya angka ATS. Faktor tersebut meliputi persoalan ekonomi dan kemiskinan, aspek sosial dan budaya yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pendidikan, keterbatasan akses pendidikan terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta belum optimalnya keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

“Kemudian, bicara di lapangan, kita lihat kendalanya anak-anak jalanan, anak terlantar yang sering kehilangan hak sekolah karena nihil dokumen kependudukan yang diharapkan,” jelasnya.

Bima juga menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung penanganan ATS. Di antaranya melalui pembinaan pemerintah daerah (Pemda) agar memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami pastikan daerah-daerah itu fokus kepada SPM di bidang pendidikan,” tambahnya.

Kemendagri juga telah menerbitkan kebijakan yang memberikan ruang bagi Pemda untuk memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam mendukung program pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Intervensi taktis ini berdampak langsung untuk mengejar capaian spesifik SPM bidang pendidikan tahun 2024.

Artikel Resmi Diluncurkan, Perpres 3/2026 Jadi Senjata Baru Atasi Anak Tidak Sekolah pertama kali tampil pada infotangerang.com.

JAKARTA, infotangerang.com – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia, Firdaus, didampingi Sekretaris Jenderal Makali Kumar, menyatakan dukungannya terhadap perkembangan media digital independen atau yang disebut sebagai “media homeless” atau New Media di Indonesia.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan media sosial telah melahirkan pola baru dalam penyebaran informasi yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada model media konvensional dengan kantor fisik dan struktur organisasi besar.

Pernyataan tersebut disampaikan Firdaus di sela-sela Fun Walk Dewan Pers bersama awak media dan masyarakat dalam rangka memperingati World Press Freedom Day (WPFD) 2026 yang secara internasional diperingati setiap tanggal 3 Mei, Dewan Pers pada hari ini, 10 Mei 2026.

Pada kesempatan tersebut, Firdaus menilai fenomena media homeless merupakan realitas baru dalam dunia pers dan komunikasi publik yang tidak dapat dihindari di tengah perkembangan era digitalisasi. Ia berharap keberadaan media jenis tersebut dapat diterima oleh masyarakat pers nasional, termasuk oleh Dewan Pers, sebagai bagian dari ekosistem media massa modern.

“Perkembangan media digital saat ini sudah sangat terbuka. Banyak kreator informasi yang bekerja secara mandiri, tanpa kantor fisik, tetapi mampu menghadirkan informasi secara cepat dan menjangkau audiens luas. Fenomena ini tidak bisa diabaikan,” ujar Firdaus.

*Fenomena Media “Homeless”*

Istilah “media homeless” atau Media Baru merujuk pada saluran informasi atau kreator konten digital yang menyajikan berita maupun informasi layaknya media massa, namun tidak memiliki struktur redaksi konvensional, kantor tetap, maupun sistem administrasi sebagaimana perusahaan pers pada umumnya.

Model ini berkembang pesat melalui platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, podcast, maupun media sosial lainnya. Sebagian besar dijalankan secara mandiri dari rumah atau secara remote dengan dukungan perangkat digital sederhana.

Selain menyampaikan informasi aktual, sebagian kreator juga mengembangkan konten berbasis gaya hidup, home living, dekorasi rumah, hingga aktivitas keseharian yang dikemas secara informatif dan menarik.

Dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi, konten tersebut mampu membangun audiens yang besar meskipun diproduksi tanpa fasilitas perusahaan media besar.

Menurut Firdaus, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kini memiliki alternatif baru dalam memperoleh informasi. Karena itu, regulasi pers dinilai perlu lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Evaluasi terhadap Sistem Verifikasi Media

Dalam kesempatan itu, Firdaus juga menyinggung sistem verifikasi administrasi media yang diterapkan Dewan Pers. Ia menyebut masih banyak perusahaan pers, khususnya media siber daerah dan media kecil, yang mengalami kesulitan memenuhi persyaratan verifikasi.

Artikel SMSI Minta Dewan Pers Sederhanakan Verifikasi Media di Era Digital pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, infotangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan rencana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di kawasan perbatasan.

Program ini akan menyasar 15.000 rumah tidak layak huni yang tersebar di 40 kabupaten/kota perbatasan di 17 provinsi.

Mendagri menjelaskan bahwa program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan yang selama ini dinilai belum tersentuh secara optimal.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Mendagri dalam keterangannya kepada awak media di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan akan berdampak langsung pada ketahanan negara. Kawasan perbatasan yang sejahtera akan menjadi “buffer zone” sistem pertahanan Indonesia yang kuat dalam menghadapi potensi infiltrasi dari luar.

Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atas dukungan program tersebut.

Ia menuturkan, awalnya alokasi program bedah rumah di kawasan perbatasan hanya sekitar 10.000 unit. Namun, jumlah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 15.000 unit setelah dilakukan peninjauan langsung ke lapangan.

Artikel Mendagri Tito Karnavian: 15.000 Unit Rumah di 17 Provinsi Perbatasan Akan Dibedah pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Jakarta, infotangerang.com – Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) Assoc. Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H didampingi Sekretaris Jenderal Dr. Hendrik E. Purnomo, S.H., M.H., FInstLM., ACIArb., AIIArb., C.Med.. melantik Hartono Suwongso SH sebagai Ketua Badan Pengurus Cabang Jakarta Barat (BPC Peradin Jakbar) di Gedung Pertemuan Citra 7, Kalideres Jakarta Barat, Jumat (10/4/2026).

Ketua Umum Peradin, Firman Wijaya mengatakan, bahwa Peradin dari dahulu sudah dekat dengan masyarakat, karena kiprahnya memberikan bantuan hukum.

“Peradin akan memperjuangkan penegakan hukum walau langit runtuh,” ungkapnya.

Artikel Hartono Suwongso Jabat Ketua BPC Jakarta Barat, Ketum Peradin: Perjuangkan Penegakkan Hukum Walau Langit Runtuh pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Kabupaten Tangerang, infotangerang.com – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Himata Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang menggelar buka puasa bersama para warga belajar Pendidikan Kesetaraan, Tutor, Penilik, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Kegiatan ini digelar di halaman PKBM Himata, Minggu (15/3/2026).

Ketua PKBM Himata, Madsoni, M.Pd, mengatakan di bulan Ramadan 1447 H ini PKBM Himata menggelar kegiatan Pesantren Kilat Ramadhan, dilanjutkan dengan buka puasa bersama, yang diikuti 100 lebih warga belajar, dan Tutor PKBM Himata.

“Tujuannya untuk memantapkan pembinaan kerohanian. Jadi PKBM Himata menyelenggarakan kegiatan pesantren kilat Ramadhan dan tausyiah sekaligus buka bersama. Tausyiah diisi oleh Ustadz H. Kardi selaku tokoh agama setempat, dan pembacaan Qiroatul Qur’an di bacakan oleh Ustadz Mohamad Faiz Anwar salah satu warga belajar paket C PKBM Himata,” katanya.

Madsoni yang akrab disapa Sonil mengungkapkan saat ini kepercayaan masyarakat kepada PKBM Himata sangat baik.

“Alhamdulillah, keberadaan PKBM Himata semakin dipercaya masyarakat, karena kegiatannya banyak dan lulusannya juga diakui,” ujarnya.

Menurut Sonil, PKBM Himata sudah meningkat sekarang dan berakreditasi A. Peningkatan kegiatan PKBM Himata ini terutama memang pesertanya juga meningkat. Bahkan ada masyarakat yang berpendapat bahwa lebih baik memilih PKBM karena bisa sambil kerja, kalau di lembaga pendidikan formal tidak bisa sambil kerja.

Artikel PKBM Himata Gelar Pesantren Kilat Ramadan 2026 dan Buka Puasa Bersama pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Kabupaten Tangerang, infotangerang.com – Dalam rangka penguatan organisasi, Ketua PWI Provinsi Banten Rian Nopandra berkunjung ke Sekretariat PWI Kabupaten Tangerang di Cikokol, Tangerang, Sabtu 10 Januari 2026.

Kunjungan pria yang akrab disapa Opan ini, disambut langsung oleh Plt Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Selly Loamena.

Disela-sela perbincangan dengan Selly, Opan meminta PWI Kabupaten Tangerang ikut mensukseskan gelaran HPN 2026 di Provinsi Banten yang rangkaiannya akan dlmulai dari tanggal 6 Februari hingga puncaknya pada 9 Februari 2026 mendatang.

“Hajat besar ini tentunya harus dikawal dan disukseskan bersama,” ujar Opan.

Menanggapi hal tersebut, Selly mengatakan pihaknya siap mendukung penuh perayaan Hari Pers Nasional di Provinsi Banten.

“Kita sudah siapkan juga agenda yang akan dilaksanakan PWI Kabupaten Tangerang sebagai rangkaian dari HPN 2026 Banten,” ungkap Selly.

Seperti diketahui bersama, Provinsi Banten telah ditunjuk secara resmi oleh PWI Pusat menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional 2026 yang menurut rencana puncak acara akan dilaksanakan di halaman Masjid Raya Al Bantani, KP3B, Serang pada 9 Februari 2026.

Selain itu sebagai bentuk kesiapan Provinsi Banten, peluncuran maskot dan kick-off HPN 2026 telah digelar dan berlangsung meriah di Alun-Alun Kota Serang, pada Minggu (30/11/2025) lalu.

Acara yang mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” tersebut dihadiri oleh ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat.

(Ard/Rdk)

Artikel Penguatan Organisasi, Ketua PWI Banten Rian Nopandra Kunjungi Sekretariat PWI Kabupaten Tangerang pertama kali tampil pada infotangerang.com.

Banten, infotangerang.com – Terjadinya bencana alam banjir dan longsor di Sumatera Utara terus mendapat simpati dari berbagai kalangan dan daerah di Indonesia, termasuk masyarakat Provinsi Banten dengan mengumpulkan bantuan kemanusiaan melalui PMI Provinsi Banten dan PMI Kabupaten Kota untuk diserahkan kepada korban bencana alam di Sumatera Utara.

Bantuan kemanusiaan itu diserahkan oleh Ketua PMI Banten Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE.,M.Ak, (Bupati Serang 2015-2025) diwakili Ketua Bidang Relawan Suparman yang diterima oleh Ketua PMI Sumatera Utara Tun DR. H. Rahmat Shah diwakili Wakil Ketua PMI Sumut Dr. H. Sakhyan Asmara, MSP bersama Ketua Bidang Informasi & Komunikasi PMI Sumut Datuk Drs. Said Aldi Al Idrus, di markas PMI Sumut Jl. Perintis Kemrdekaan Medan, Senin, (15/12/2025).

Dalam acara penyerahan bantuan kemanusiaan itu, Ketua Bidang Relawan PMI Banten Suparman menyampaikan rasa duka yang mendalam, ikut sedih dan prihatin dengan terjadinya bencana di Sumatera Utara, juga di Sumatera Barat dan Aceh, sehingga masyarakat Banten terketuk hatinya untuk ikut memberi bantuan.

Suparman menjelaskan bahwa selain bantuan kemanusiaan untuk Sumatera Utara, juga diserahkan bantuan untuk Sumatera Barat dan Aceh. Bantuan untuk Sumatera Utara diserahkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 135 Juta masing-masing dari PMI Provinsi Banten Rp. 75 juta, dari Kabupaten Lebak Rp. 30 juta dan Kota Cilegon Rp. 30 Juta. Bantuan dari Kabupaten Lebak diserahkan oleh Ketua PMI Kabupaten Lebak Drs. Asep Komar Hidayat., M.Pd dan bantuan dari Cilegon diserahkan oleh Ketua PMI Cilegon Ujang Samsul.

Ketua PMI Sumut Tun Dr. H. Rahmat Shah, diwakili Dr. H. Sakhyan Asmara, MSP menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada masyarakat Banten.

”Dengan penuh haru kami terima bantuan ini dan akan kami gunakan sesuai dengan amanah yang telah di berikan kepada PMI Sumut,” jelas Sakhyan.

“Bantuan ini sangat berarti dan bermanfaat bagi para korban bencana yang saat ini kondisinya masih terus memerlukan bantuan. Rasa solidaritas yang di tunjukkan masyarakat Banten melalui PMI Provinsi Banten dan PMI Kabupaten Kota, menjadi pembangkit semangat bagi masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera Utara, dapat mengurangi beban kebutuhan hidup sehari-hari terutama bagi para korban bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Langkat, Kota Sibolga termasuk di wilayah kota Medan,” jelasnya lagi.

Rombongan PMI Banten berada di Sumatera Utara sejak hari Sabtu dengan mengunjungi berbagai lokasi bencana di Sumatera Utara, kembali ke Banten pada Senin 15 Desember 2025. Rombongan terdiri Wakil Ketua PMI Banten Jainuddin, SH,MSi., para Ketua Bidang, Ketua PMI Kabupaten Kota se Provinsi Banten, beberapa Pengusaha dan didampingi Kepala Markas PMI Banten Embay Bahriah, Sag.,M.Si,.

(Ard/Rdk)

Artikel PMI Banten Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana Alam Sumatera Utara pertama kali tampil pada infotangerang.com.

PANDEGLANG – Dewan Pimpinan Wilayah Generasi Muda Mathla’ul Anwar (DPW GEMA MA) Provinsi Banten menggelar Rapat Pleno di Kantor Desa Gerendong, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, pada Sabtu (4/10/2025). Rapat yang berlangsung khidmat ini membahas sejumlah agenda strategis untuk percepatan pembangunan di wilayah Banten, dengan fokus pada pemberdayaan pemuda dan desa.

Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pengurus inti DPW, termasuk Sekretaris DPW GEMA MA Banten, Abdul Kadir (yang juga menjabat sebagai Ketua DPD GEMA MA Kabupaten Tangerang), Wakil Bendahara Najmudin (Sekretaris DPD GEMA MA Kabupaten Serang), Ketua Pelaksana Seminar Lingkungan Mahpud, serta Ketua DPD GEMA MA Pandeglang Sudani beserta jajarannya.

Kehadiran para pengurus GEMA MA disambut hangat oleh Kepala Desa Gerendong, Ramdoni. Dalam sambutannya, Ramdoni menyampaikan apresiasi dan harapan besar atas kehadiran organisasi tersebut.

“Kami menyambut baik kehadiran DPW GEMA MA Banten di Desa Gerendong. Kehadiran saudara-saudara di sini diharapkan dapat membawa motivasi dan menjadi energi besar dalam sinergi membangun desa,” ujar Ramdoni.

Hasil Rapat: Pelantikan DPD, Seminar, dan Desa Percontohan

Ketua DPW GEMA MA Provinsi Banten, Irwandi Suherman, dalam pemaparannya menyampaikan sejumlah keputusan penting yang dihasilkan dari Rapat Pleno tersebut.

“Alhamdulillah, rapat pleno kali ini menghasilkan sejumlah program konkret. Insyaallah, kami akan melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GEMA MA Kabupaten Pandeglang pada 19 Oktober 2025 mendatang,” jelas Irwandi.

Artikel GEMA MA Banten Gelar Rapat Pleno, Siap Luncurkan Program Strategis di Pandeglang pertama kali tampil pada infotangerang.com.